 |
| Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, saat menggelar reses di wilayah Pejuang, Bekasi Utara. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Warga di wilayah RW 004 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, mengeluhkan sulitnya mengakses program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), untuk mengurus sertifikat tanah dari Akta Jual Beli (AJB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses III Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, bersama warga Kavling Pejuang Baru, Kamis (8/10/2026).
Merespons keluhan konstituennya, Sardi Efendi menegaskan siap menyambangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, guna mengawal pemenuhan kuota PTSL bagi masyarakat setempat.
"Kami meminta Kepala BPN memberikan kuota program PTSL untuk warga di Kelurahan Pejuang, khususnya RW 004, agar proses pengurusan AJB ke SHM bisa berjalan mudah tanpa birokrasi yang berbelit-belit," ujar Sardi usai menyerap aspirasi warga.
Ia berjanji, akan menjadwalkan kunjungan kerja resmi ke BPN Kota Bekasi setelah rangkaian masa reses DPRD usai. Langkah ini dilakukan, agar masyarakat tidak lagi merasa kesulitan dalam mengakses layanan pertanahan negara.
"Setelah masa reses ini selesai, saya selaku Ketua DPRD akan berkunjung langsung ke Kepala BPN untuk mengomunikasikan hal ini, sekaligus menjawab kebutuhan dokumen pertanahan masyarakat," tegasnya.
Di sela-sela dialog yang diselingi suasana keakraban warga, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, juga menanggapi usulan pembangunan infrastruktur lingkungan seperti pengecoran jalan dan perbaikan saluran air yang belum terealisasi.
Sardi memastikan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan disalurkan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi.
"Hasil reses ini diatur secara resmi dalam regulasi dan wajib masuk ke RKPD. Jadi, pembangunan infrastruktur seperti pengecoran jalan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, agar warga bisa menikmati jalan yang layak tanpa harus dibebani biaya swadaya," jelas Sardi.
Selain isu pertanahan dan infrastruktur, Sardi juga menyerap aspirasi terkait penyederhanaan administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) insentif bagi para ketua RT dan RW.
Sardi menutup kegiatan jaring aspirasi malam itu dengan optimisme, bahwa seluruh pokok pikiran masyarakat, akan dikawal ketat hingga masuk dalam perencanaan anggaran Pemkot Bekasi. (Pandu)
