 |
| Foto: pemotongan kabel optik di salah satu wilayah di Bandung |
inijabar.com, Kota Bandung – Polemik penataan infrastruktur telekomunikasi di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menilai kebijakan pemotongan kabel serat optik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung justru memicu gangguan layanan internet berkepanjangan dan berpotensi menghambat percepatan transformasi digital di daerah.
Ketua Umum APJATEL, Jerry Siregar, mengungkapkan hingga kini masih banyak jaringan penyedia layanan internet (ISP) yang belum kembali beroperasi normal setelah kabel serat optik diputus dalam proses penataan utilitas.
"Hingga saat ini masih banyak jaringan ISP yang masih belum pulih atau aktif kembali di Kota Bandung," ujar Jerry, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, pemutusan kabel yang dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Bandung melalui BUMD Bandung Infra Investama telah berdampak luas terhadap masyarakat. Ribuan pelanggan internet disebut masih mengalami gangguan layanan, bahkan sebagian mengalami pemadaman total dalam waktu cukup lama.
APJATEL menilai proses pemindahan jaringan dari kabel udara ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) tidak disiapkan secara matang. Akibatnya, proses pemulihan jaringan berjalan lambat karena belum adanya standar transisi yang jelas antara jaringan lama dengan infrastruktur baru.
Selain itu, asosiasi juga mengkritik minimnya sosialisasi kepada pelaku industri sebelum kebijakan penataan utilitas dijalankan. Menurut Jerry, pelaksanaan proyek SJUT masih menyisakan berbagai persoalan teknis yang belum terselesaikan.
"Pemkot memberikan sosialisasi dengan waktu yang sangat terbatas dan tanpa memperdulikan aspirasi dari APJATEL maupun anggota. SJUT yang dibangun penuh dengan isu," tegasnya.
APJATEL mengaku hingga kini belum ada forum resmi yang mempertemukan pemerintah daerah, pelaku industri telekomunikasi, maupun unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) untuk membahas solusi atas persoalan tersebut.
Karena itu, asosiasi mendesak Pemerintah Kota Bandung segera membuka ruang dialog bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Wali Kota Bandung, agar proses pemulihan jaringan internet dapat dipercepat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Digitalisasi Terancam
Gangguan jaringan internet tidak hanya berdampak pada pelanggan rumah tangga, tetapi juga sektor pendidikan, bisnis, layanan publik, hingga ekonomi digital yang kini sangat bergantung pada konektivitas.
APJATEL berharap pemerintah dapat mengevaluasi pelaksanaan proyek SJUT secara menyeluruh agar penataan kota tetap berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan layanan telekomunikasi.
Menurut asosiasi, pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan melalui kolaborasi dengan pelaku industri sehingga target mewujudkan kota modern tidak justru menghambat akses internet masyarakat.
