 |
| Walikota Bekasi Tri Adhianto saat bersama Kajari Kota Bekasi menonton pertandingan Adhyaksa Bekasi FC |
inijabar.com, Kota Bekasi – Kehadiran Adhyaksa FC yang mulai mencuri perhatian di Kota Bekasi memunculkan pergunjingan baru. Bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang arah pembinaan olahraga, identitas klub lokal, hingga persepsi publik terhadap relasi antara kekuasaan dan institusi hukum.
Belakangan, publik kerap melihat Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengenakan jersey Adhyaksa FC dalam berbagai kesempatan. Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan: bagaimana nasib Persipasi Bekasi yang selama puluhan tahun menjadi simbol sepak bola masyarakat Bekasi?
Bagi sebagian suporter, Persipasi bukan sekadar klub sepak bola. Ia adalah identitas sejarah Kota Bekasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, eksistensi Persipasi dinilai semakin meredup, baik dari sisi prestasi, manajemen, maupun dukungan pemerintah daerah.
Adhyaksa FC Datang, Persipasi Tenggelam?
Masuknya klub baru dengan dukungan institusi besar seperti Adhyaksa FC dianggap membawa warna baru bagi sepak bola Bekasi. Tetapi di sisi lain, muncul kritik bahwa pemerintah daerah justru terlihat lebih antusias terhadap klub yang bukan lahir dari sejarah masyarakat Bekasi.
Pertanyaan publik pun muncul: apakah pemerintah kota gagal membangkitkan klub kebanggaan daerah sendiri?
 |
| Tri Adhianto saat di sebuah sekolah pun mengenakan jersey Adhyaksa FC |
Sebagai kepala daerah sekaligus Ketua KONI Kota Bekasi, Tri Adhianto memiliki tanggung jawab moral dalam mendorong kemajuan olahraga. Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang memiliki perhatian publik terbesar.
Namun hingga kini, prestasi sepak bola Kota Bekasi belum menunjukkan lompatan signifikan. Kondisi Persipasi yang belum kembali menjadi kekuatan utama menjadi catatan tersendiri bagi kepemimpinan olahraga daerah.
Sepak Bola dan Politik Pencitraan
Dalam dunia olahraga modern, jersey klub sering kali bukan hanya simbol kecintaan terhadap olahraga, tetapi juga memiliki makna komunikasi publik.
Ketika seorang kepala daerah mengenakan atribut klub tertentu, masyarakat bisa menangkap pesan dukungan dan keberpihakan.
Masalahnya, ketika klub yang ditampilkan bukan klub historis daerah, sebagian publik mempertanyakan apakah pemerintah sedang membangun ekosistem olahraga atau sekadar mengikuti tren dan kepentingan sesaat.
Pembinaan olahraga tidak boleh hanya bersifat pragmatis berdasarkan siapa yang memiliki modal besar atau jaringan kuat. Klub daerah membutuhkan investasi jangka panjang, pembinaan usia muda, fasilitas, serta manajemen profesional.
Adhyaksa FC dan Persepsi Penegakan Hukum
Kehadiran Adhyaksa FC juga memunculkan diskusi lain yang lebih sensitif, yaitu soal persepsi publik terhadap independensi penegakan hukum.
Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan besar dalam menangani berbagai perkara, termasuk perkara yang bersinggungan dengan pejabat pemerintah maupun kekuasaan daerah.
Di Kota Bekasi sendiri, sejumlah kasus hukum yang menyentuh lingkungan pemerintahan selalu menjadi perhatian masyarakat.
Ketika pejabat daerah terlihat dekat dengan simbol institusi penegak hukum melalui dukungan terhadap klub yang dibina Kejaksaan, sebagian masyarakat kemudian mempertanyakan apakah hal tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensi hukum.
Meski secara kelembagaan olahraga dan penegakan hukum merupakan dua hal berbeda, persepsi publik tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Institusi hukum tidak hanya harus bekerja secara profesional, tetapi juga harus menjaga jarak simbolik dari kekuasaan agar tidak muncul anggapan adanya kedekatan khusus.
Persipasi Butuh Kebangkitan, Bukan Sekadar Nostalgia
Persipasi memiliki modal besar: sejarah, basis suporter, dan identitas daerah. Namun modal sejarah tidak cukup tanpa strategi modern.
Pemerintah Kota Bekasi perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah Persipasi masih menjadi prioritas pembangunan olahraga daerah?
Jika pemerintah memilih membangun klub lain, publik berhak meminta alasan yang transparan. Apakah karena alasan prestasi, profesionalisme, atau strategi bisnis olahraga?
Sebab sepak bola daerah bukan hanya tentang menang dan kalah di lapangan. Ia juga tentang bagaimana pemerintah menghargai sejarah dan identitas masyarakatnya.
Pada akhirnya, persoalan Adhyaksa FC dan Persipasi bukan hanya soal jersey yang dikenakan seorang wali kota. Lebih jauh, ini tentang arah sepak bola Bekasi: apakah membangun akar yang kuat dari klub lokal atau mencari jalan pintas melalui kekuatan baru.
Publik kini menunggu jawaban: apakah Persipasi akan kembali menjadi kebanggaan Kota Bekasi, atau hanya menjadi cerita masa lalu?. Bisa jadi pertanyaan ini sudah tidak lagi menarik bagi seorang Tri Adhianto. Kalau ternyata di club baru tersebut bisa "menyelam sambil minum air".
Sekedar diketahui, merger Adhyaksa FC dan Bekasi FC bukan sekadar pergantian nama klub, tetapi menjadi babak baru peta sepak bola Kota Bekasi. Namun, langkah tersebut juga menyisakan pertanyaan besar: apakah ini merupakan strategi profesional membangun klub kuat di Bekasi, atau justru semakin menggeser posisi Persipasi sebagai identitas sepak bola asli masyarakat Bekasi?"
Secara administratif, Adhyaksa FC Bekasi kini tercatat sebagai klub yang berkompetisi di kasta nasional dan menggunakan Stadion Patriot Chandrabhaga sebagai kandang. Perjalanan klub ini sebelumnya berkaitan dengan perubahan nama AHHA PS Pati menjadi FC Bekasi City pada 2022 setelah kepindahan markas ke Bekasi. Kini, perubahan menuju Adhyaksa FC Bekasi membuat dinamika sepak bola Bekasi kembali menjadi sorotan.
Masuknya Adhyaksa FC Bekasi membawa modal yang berbeda: dukungan manajemen, jaringan nasional, dan ambisi prestasi. Namun, tantangan terbesar adalah membangun legitimasi di mata publik Bekasi, karena sepak bola tidak hanya berbicara soal kompetisi, tetapi juga soal sejarah, identitas, dan rasa memiliki masyarakat."
Di tengah euforia klub baru, publik kembali mengingat Persipasi sebagai klub yang lahir dari rahim Kota Bekasi. Pertanyaan yang muncul bukan apakah Adhyaksa FC boleh berkembang, tetapi apakah pemerintah daerah masih memiliki komitmen yang sama untuk menghidupkan kembali klub kebanggaan daerah tersebut.
