 |
| Foto: dokumentasi |
inijabar.com, Garut – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyambut baik pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Selasa (3/11/2026).
Entry meeting tersebut dihadiri Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II BPK Perwakilan Jawa Barat, Yitno, beserta tim pemeriksa, para kepala perangkat daerah terkait, serta sejumlah undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa pemeriksaan BPK merupakan bagian penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, setiap perencanaan pembangunan harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Syakur juga menilai kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh menjadi hambatan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengapresiasi pendampingan dan pembinaan yang diberikan BPK kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN).
"Sekali lagi terima kasih bapak, mohon kiranya tadi bisa membantu kami. Kami juga mengemban amanat dari masyarakat," ujar Syakur.
Bupati Garut juga mengungkapkan bahwa dirinya terus memantau kesesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaannya di lapangan. Bahkan, pengawasan kini didukung sistem digital yang mampu memonitor berbagai aspek kinerja ASN, termasuk tingkat kehadiran.
"Bahkan saya juga punya aplikasi yang bisa mengecek semuanya termasuk absen dan lain-lain. Saking cintanya saya kepada teman-teman ASN supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Jadi terima kasih dikasih guidance pembinaan supaya teman-teman kalau ada yang salah bisa kita perbaiki," tandasnya.
Melalui pemeriksaan kepatuhan ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap tata kelola pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk infrastruktur pelayanan publik Tahun 2026, semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(ujang)
