 |
| Sejunlah BRT siap melintas di Bandung Barat |
inijabar.com, Bandung Barat – Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya dipastikan akan melintasi wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kehadiran transportasi massal ini menjadi langkah baru untuk memperkuat konektivitas antarmoda di kawasan Cekungan Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat pun mulai menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung agar operasional BRT berjalan optimal. Salah satu fasilitas utama yang dipersiapkan adalah depo bus di kawasan Gedong Lima, Kecamatan Padalarang.
Lokasi tersebut dipilih karena berada dekat dengan Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang. Dengan demikian, masyarakat nantinya dapat lebih mudah berpindah dari kereta cepat ke layanan BRT maupun sebaliknya.
Selain depo, Pemkab Bandung Barat juga menyiapkan terminal di kawasan Kota Baru Parahyangan sebagai bagian dari jaringan pelayanan BRT Bandung Raya.
"Ya kita menyiapkan depo di Gedong Lima, kemudian untuk terminalnya ada di Kota Baru Parahyangan. Tahun lalu sudah kita uji coba waktu zaman Pak Pj Gubernur Bey Machmudin," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, Minggu (1/11/2026).
Jalur BRT Manfaatkan Jalan yang Sudah Ada
Ade Zakir menjelaskan, operasional BRT Bandung Raya tidak menggunakan jalur khusus. Bus akan melintas di jalan arteri yang sudah ada dengan dukungan halte on-corridor dan marka khusus sebagai titik naik turun penumpang.
"Kalau jalurnya sesuai dengan kesepakatan menggunakan eksisting, tidak ada jalur khusus. Hanya di sepanjang jalur itu nanti ada halte on-corridor, kemudian marka tempat berhenti busnya," katanya.
Skema ini dinilai lebih cepat diterapkan karena tidak memerlukan pembangunan koridor baru, sehingga layanan BRT dapat segera dinikmati masyarakat Bandung Raya.
Pemkab KBB Gelontorkan Rp3,8 Miliar
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran melalui skema cost sharing berupa hibah dalam APBD Perubahan.
Ade menyebutkan, alokasi anggaran untuk Public Service Obligation (PSO) BRT Bandung Raya mencapai sekitar Rp3,8 miliar.
"Tahun lalu jumlahnya Rp1.888.619.426 kemudian ditambah sekarang Rp1.936.518.705. Jadi lebih kurang yang dianggarkan itu Rp3,8 miliar untuk PSO BRT Bandung Raya," jelasnya.
Tantangan Besar, Ubah Kebiasaan Warga
Meski infrastruktur dan pendanaan mulai dipersiapkan, tantangan terbesar BRT Bandung Raya adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan pribadi.
Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan, ketepatan waktu, kenyamanan armada, serta integrasi dengan moda transportasi lain seperti Kereta Cepat Whoosh dan angkutan umum lokal.
Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, BRT Bandung Raya diharapkan menjadi solusi transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta mampu mengurangi kemacetan di kawasan Bandung Raya.
