 |
| Rapat Paripurna DPRD Depok |
inijabar.com, Depok - DPRD Kota Depok menyampaikan apresiasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Depok dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (2/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna.
DPRD menilai sejumlah program strategis yang dirumuskan eksekutif sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya pada sektor kesehatan, infrastruktur, penanganan sampah dan alokasi pendidikan.
Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna menyatakan dukungannya terhadap komitmen Wali Kota Depok yang menargetkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dapat terealisasi pada Januari 2027. Target ini dinilai penting untuk memperluas cakupan layanan kesehatan bagi warga secara menyeluruh.
"Tadi kita mengapresiasi ya komitmen Pak Wali Kota, beliau sendiri yang mendeklarasikan tadi untuk tingkat UHC bisa dicapai di Januari 2027," ujar Ades yang akrab disapa kepada awak media.
Selain sektor kesehatan, DPRD Kota Depok juga menyoroti positif langkah Pemkot Depok dalam membenahi infrastruktur perkotaan guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas. Program pelebaran simpang jalan dan pembangunan konstruksi baru, khususnya di wilayah Sawangan dinilai sebagai langkah konkret yang menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai daerah pemilihan.
"Tadi untuk infrastruktur kan terutama pelebaran simpang ya, kemudian konstruksi jalannya itu juga kita-kita apresiasi. Selain dari kegiatan di sudut-sudut kota yang itu diaspirasikan ke seluruh anggota dewan juga di seluruh dapil," kata Ades.
Pada sektor lingkungan dan pendidikan, menurutnya, DPRD juga memberikan catatan positif terhadap kerja sama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga yang disertai target retribusi terukur. Di sisi lain, porsi anggaran pendidikan dipastikan tetap dijaga berada di atas 20 persen dari total APBD demi mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menanggapi pandangan dan apresiasi dari fraksi-fraksi DPRD, Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa jajaran eksekutif siap memenuhi target-target pembangunan yang telah dirumuskan dalam nota keuangan APBD 2027.
Supian Suri menjelaskan bahwa fokus utama dalam kebijakan fiskal tahun depan akan diarahkan pada penguatan fasilitas dan perbaikan akses layanan dasar kesehatan, agar makin merata dan mudah dijangkau masyarakat.
Terkait target UHC, pemerintah kota akan mengoptimalkan peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui integrasi data kependudukan dan alokasi anggaran khusus bagi kelompok rentan.
"Pemerintah Kota Depok akan terus mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Mandiri dan melalui integrasi data kependudukan maupun penguatan anggaran bagi kelompok rentan. Diharapkan program ini bisa lebih tepat sasaran dan upaya pengalokasian anggaran untuk minimal tingkat keaktifan sebesar 81 persen sebagai prasyarat UHC yang menjadi aspirasi dari masyarakat melalui fraksi-fraksi pun akan kita penuhi," jelas Supian Suri dalam sambutannya.
Kebijakan ini, lanjut Supian juga selaras pada arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 57/KU.03.03.01/Dinkes tertanggal 6 Mei 2026 mengenai Sinergi Pembiayaan Kesehatan di Jawa Barat.
Selain memenuhi target persentase keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan, Pemkot Depok juga turut menyiapkan skema pembiayaan khusus dari APBD untuk menanggung kasus-kasus medis atau pelayanan warga yang belum diakomodasi oleh skema BPJS Kesehatan, seperti penanganan korban Kekerasan Daam Rumah Tangga (KDRT), situasi darurat tertentu dan lainnya.
"Termasuk di dalamnya pengalokasian anggaran, karena ada beberapa kriteria yang BPJS Kesehatan tidak bisa memfasilitasi untuk pembiayaan masyarakat. Salah satunya yakni KDRT dan beberapa kasus lainnya, ini juga akan menjadi upaya kita memfasilitasi pembiayaan yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan," tandasnya.
Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif ini, DPRD Kota Depok menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal jalannya program-program strategis tersebut. Agar ke depan implementasinya berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. (Risky)
