 |
| Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir. |
"Tetap ciptakan suasana tenang dan ukhuwah, tidak perlu bereaksi melebihi takaran. Tunjukkan warga Persyarikatan cerdas dan dewasa," kata Haedar seperti dilansir dari situs resmi Muhammadiyah.
Namun Haedar juga menegaskan bahwa negara dan instansi pemerintahan, termasuk Kementerian Agama, harus menjadi milik bersama sebagaimana amanat konstitusi, bukan menjadi milik golongan tertentu.
"Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun good governance dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama," tegas Haedar.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu memperingatkan jika primordialisme dibiarkan masuk dan dominan dalam institusi pemerintahan maka akan menghilangkan objektivisme dan prinsip negara milik semua.
"Bahayanya jika hal itu dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi, bahkan dapat memicu konflik atau perebutan antar golongan di Indonesia," imbuh Haedar.
Apalagi jika pandangan golongan itu menegasikan komponen bangsa lainnya, dengan menganggap diri paling benar, hal itu merupakan bentuk dari fanatisme dan menjurus ke radikalisme.
"Mau dikemanakan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?" katanya.
Selain itu, Haedar juga mengimbau agar semua tokoh umat dan bangsa penting mengedepankan ukhuwah secara autentik untuk merajut kebersamaan nan tulus dan tidak mengedepankan egoisme golongan.
Sebelumya Said Aqil menyatakan warga NU mesti berperan dalam berbagai bidang di masyarakat. Salah satunya di bidang keagamaan. Jika tidak dipegang oleh warga NU maka menurut Said Aqil akan salah semua.
"Imam masjid, khatib, KUA (kantor urusan agama), harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua,"tandasnya.(*)
