inijabar.com, Bandung- Jawa Barat menempati posisi Survey Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) tahun 2018 yang dilakukan Ombudsman RI.
Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Maladministrasi merupakan cara yang dilakukan Ombudsman RI dalam mendapatkan data primer dari pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat administrasi pada layanan publik dasar.
"Ombudsman RI untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat," ujarnya. Kamis (21/3/2019).
Ombudsman RI sendiri, kata dia, melakukan survei Inperma kepada 10 Pemerintah Provinsi yang telah mendapat predikat zona hijau tentang pelayanan baik dalam survei kepatuhan terhadap UU No 25 tahun 2009.
Ke-10 provinsi tersebut adalah Sumut, Kepri, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, NTT, Kaltim, Sulsel dan Provinsi Sultra.
Pria yang akrab disapa kang Emil menjelaskan, dari 10 Provinsi yang disurvei, Jawa Barat berada di posisi ke-2 terbaik, dengan skor 4.98. Dengan predikat maladministrasi terendah kedua.
Adapun hasil paling baik berhasil diraih NTT dengan skor Inperma paling rendah yakni 4,87.
Adapun nilai provinsi lainnya, yakni Provinsi Sumut memiliki skor indeks persepsi maladministrasi 5,28, Kepri 5,45, Jambi 5,44, Jakarta 5,11, Banten 5,52, Kaltim 5,46, Sulsel 5,30 dan Provinsi Sultra 5,47.
"Ini bagus tapi belum 'perfect', saya bilang. Percect itu kalau Persepsi Maladministrasi-nya tidak ada," paparnya.
Emil mengatakan, hasil tersebut menandakan layanan publik di Jawa Barat semakin membaik, dan tinggal ditingkatkan lagi agar mendapat nilai sempurna.
Di era pemerintahan Dinamic Governance, kata dia, Pemprov Jabar pada saat ini terus berusaha meningkatkan tingkat pelayanan publik dengan mengurangi interaksi tatap muka antara masyarakat dengan petugas-petugas pelayanan.
Maka itu, kata dia, dengan konsep tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha membuat suatu sistem dimana negara yang mendatangi rakyat, bukan rakyat yang mendatangi negara.
"Maka dari itu saya tekankan lagi bahwa ASN Jawa Barat itu harus mempuyai tiga nilai dalam mejalankan pekerjaannya antara lain, berintegritas, profesional dan melayani sepenuh hati," kata Emil.
Pihaknya telah mengeluarkan beberapa program terkait dengan inovasi layanan terhadap masyarakat, salah satu contohnya Samsat J'bret.
Yaitu bayar pajak secara online dengan bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga sebagai rekanan pelayanannya.
"Intinya lakukan pelayanan seperti maunya masyarakat, warga sekarang biasa "online", ya udah kita design bayar pajak lewat Bukalapak, Tokopedia, yang biasa ke minimarket bayarnya ke Alfamart, Indomaret, dan lain seterusnya," tuturnya.
Dia berharap, dengan sistem pemerintahan Dynamic Governance dan menjunjung tiga nilai ASN Jawa Barat, kedepannya hasil survey ini akan mejadi lebih baik dan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat itu sendiri.(*)
