|
Menu Close Menu

Jalur Zonasi 90 Persen Bikin Disdik Cimahi Putar Otak Cari Solusi

Senin, 04 Maret 2019 | 11.30 WIB


inijabar.com, Cimahi - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi harus segera mencari solusi.

Dalam Permendikbud tersebut ditegaskan, untuk PPDB 2019 ini, Kemendikbud, hanya memberlakukan tiga sistem penerimaan, yaitu 90 persen zonasi, lima persen prestasi dan lima persen perpindahan. Padahal saat ini sekolah negeri  khususnya  tingkat  Sekolah  Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Cimahi, keberadaanya  belum  merata.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Cimahi, Hendra Gunawan mengatakan, saat ini pihaknya sudah mulai melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah mulai dari usia Sekolah Dasar (SD) sampai SMP. Hal itu dilakukan agar semua anak usia sekolah tetap bisa sekolah.

”Kita melalui dari RW (pendataan). Setelah mengantongi data  kita akan melakukan mapping,” kata Hendra,

Menurut Hendra, saat ini di Cimahi ada lima kelurahan yang masih belum mempu­nyai  SMP Negeri, yaitu Kelurahan Cigugur, Pasirkaliki, Citereup, Cibeber dan Padasuka. Sehingga, pihaknya harus mempunyai solusi agar pendidikan tetap merata. Apalagi pemberlakuan sistem  zonasi  pada PPDB tahun ini lebih dominan, yaitu 90 persen dari kuota penerimaan sekolah.

”Kami akan ambil solusi dari program prioritas walikota yaitu SPP dan DSP gratis. Jadi untuk yang tidak masuk ke sekolah negeri, nanti akan kita fasilitasi masuk sekolah swasta secara gratis. Kita akan anggarkan untuk biaya itu,” ujarnya.

Hendra mengaku, saat ini Rancangan Peraturan Walikota (Raperwal) PPDB sudah selesai, namun pada dasarnya atau secara formal pihaknya tetap mengacu pada Permendikbud nomor 51 Tahun 2018. Sementara untuk Peraturan Walikota (Perwal) ditargetkan rampung dibulan ini juga.

”Mudah-mudahan  bulan  Maret  sudah selesai  Perwal. Pemetaan sudah selesai  kita bahas diinternal dulu selanjutnya kita akan uji publik,” ucapnya.

Dalam uji publik, lanjut Hendra, pihaknya akan menyiapkan beberapa alternatif khususnya bagi sekolah yang selama ini belum maksimal. Terutama untuk lima kelurahan yang belum ada SMP Negeri  tadi. Sehingga  kedepan tidak adalagi masyarakat yang anaknya ingin masuk sekolah  favorit.

”Yang pasti mereka harus masuk SMP mau negeri atau swasta dengan SPP dan DSP gratis termasuk ditempat atau kelurahan lain. Ditahun ini kita mencoba meminimalisir anggapan sekolah favorit dan non favorit,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan memberi  pemahaman dan mengarahkan masyarakat agar sebaiknya menyekolahkan anaknya di sekolah yang lokasinya berdekatan dengan tempat  tinggalnya.

”Masyarakat enggak perlu khawatir. Sebab, skarang pak walikota juga akan mensuport masalah sapras,” tegasnya.

Tetkait kekurangan sekolah, dia mengaku akan melakukan kajian untuk penambahan sekolah. Sebab untuk mem­buat satu sekolah negeri  baru, pemerintah masih terkendala pada lahan.

”Tahun ini kita coba kaji kalau nanti di gedung SD itu diatasnya ada SMP. Kita juga akan meminta ke pemerintah pusat untuk membuat sekolah di kelurahan-kelurahan yang tidak ada SMP negeri,” pungkasnya.

Bagikan:

Komentar

<---IKLAN--->
<---PASNG IKLAN--->
<---PASANG IKLAN--->