inijabar.com, Bandung- KPU Jawa Barat mencatat sampai saat ini 30 petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia seusai menjalankan tugas mengitung dan merekap suara Pemilu 2019. Selain itu, ada 14 orang petugas lainnya dilaporkan sakit.
Berdasarkan laporan yang diterima KPU, puluhan petugas yang meninggal dan sakit itu tersebar di 16 kabupaten/kota. Di antaranya di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya dan beberapa daerah lainnya.
”Jumlah bertambah, ini rekor petugas meninggal dan sakit di Jabar ada 44 orang,” kata Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok, kepada wartawan saat ditemui di Kantor KPU Jabar, Kota Bandung. Rabu (24/4/2019).
Dari laporan yang diterima, sebagian besar petugas KPPS yang meninggal itu karena faktor kelelahan. Pihaknya juga sampai saat ini masih menginventarisir laporan dari KPU kabupaten/kota.
"Semuanya (diduga) karena faktor kelelahan. Dari sisi usia juga rata-rata memang sudah berumur,” ucapnya.
Dia juga mengaku, tengah memikirkan uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga sudah melaporkan hal kepada KPU RI termasuk Pemprov Jabar agar bisa sama-sama memberikan santunan.
”Kita lakukan pendataan kemudian dilaporkan ke KPU RI sedang dibicarakan pemberian santunan. Kemudian lapor juga ke Provinsi mudah-mudahan bisa beri santunan juga,” ucapnya.
Rifqi menambahkan, banyaknya petugas yang meninggal karena proses pemungutan dan pengitungan di Pemilu kali ini memang cukup melelahkan. Para petugas harus bekerja ekstra untuk mengitung lima surat suara.
’’Di Jabar ini cukup banyak, karena jumlah TPS dan petugasnya juga sangat banyak. Di Jabar ada sekitar 33,2 juta pemilih paling banyak di Indonesia. Kedua TPS banyak ada 138 ribu TPS, dengan kurang lebih 950 ribu petugas KPPS,” ucapnya.
Sementara itu di pihak kepolisian yang melakukan tugas pengamanan pemilu sedikitnya 15 personel kepolisian gugur. 15 polisi yang meninggal tersebut tersebar di berbagai daerah, khususnya wilayah yang sulit dijangkau.
Karopenmas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, gugurnya 15 anggota kepolisian terjadi saat, sebelum dan sesudah pencoblosan. Mulai dari distribusi logistik, pengamanan pemilu, penghitungan suara dan pengawalan surat suara.
Menurutnya, anggota yang gugur itu mayoritas berasal dari luar pulau Jawa yang dikenal rawan. Dedi mencontohkan daerah rawan seperti Kalimantan Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Dedi menyebut, di daerah tersebut kondisi geografis tiap tempat Pemungutan Suara (TPS) beragam. Ada yang lokasinya sangat jauh, sulit dijangkau dan bahkan ada yang gugur dalam kecelakaan lalu lintas.
“Ya memang kondisi tiap orang berbeda. Kemudian kondisi masalah geografis TPS tersebut berbeda-beda,” kata Dedi.
Dia mengaku, pihak Polri sangat berduka atas gugurnya 15 anggota tersebut. Ia menegaskan, para personel yang gugur nantinya mendapat kenaikan pangkat, perpanjangan gaji, santunan, dan hak lainnya.
“Seluruh anggota yang gugur mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat semula dan tentu hak-haknya juga,” pungkas Dedi. (*)
