|
<< inijabar.com - berita terkini tetang informasi jawa barat >>
Menu Close Menu

Jelang Lebaran KPK Dapat Laporan Gratifikasi Dari Sejumlah Instansi dan Pemda

Jumat, 31 Mei 2019 | 13.10 WIB

inijabar.com, Jakarta- Menjelang lebaran Komisi Pemberantasa Korupsi banyak menerima laporan gratifikasi di salah satu Pemda. Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta. Jumat (31/5/2019). 

Febri menjelaskan, laporan gratifikasi berupa gula pasir sebayak 1 ton dan uang 1 ribu dolar Singapura dari salah satu pemerintah daerah (Pemda), berupa 1 ton gula pasir dari salah satu pemerintah daerah senilai Rp 10 juta rupiah, dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang sebesar 1 rubu dolar Singapura. Pelaporan gratifikasi tersebut, sambung dia, telah diterima KPK dari masyarakat sejak bulan Ramadan hingga saat ini menjelang Lebaran.

"Itu bagian dari total 44 laporan gratifikasi yang diterima KPK dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN selama bulan Ramadan hingga hari ini (29/5) terkait perayaan Idul Fitri 2019," ujarnya.

Febri menambahkan, sebelumnya KPK juga mendapatkan laporan penerimaan gratifikasi lain berupa parcel kue lebaran, karangan bunga, bahan makanan dan uang dengan nilai mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 4 juta. 

"Sehingga, total nilai gratifikasi yang dilaporkan sebesar Rp 39.183.000 dan SGD 1.000," paparnya.

Tercatat, pelaporan gratifikasi terbanyak berasal dari Kementerian/Lembaga berjumlah 36 laporan, pemerintah daerah 5 laporan, dan BUMN 3 laporan.

"Dari laporan yang disampaikan tersebut terdapat lima laporan penolakan atas penerimaan gratifikasi. Sisanya adalah gratifikasi yang diterima oleh pelapor untuk kemudian dilaporkan kepada KPK," kata Febri.
KPK sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada Pimpinan instansi, kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

"Terhadap seluruh laporan tersebut, KPK akan menetapkan status gratifikasi menjadi milik penerima atau milik negara dalam waktu paling lambat 30 hari kerja," pungkasnya.(*)
Bagikan:

Komentar