|
Menu Close Menu

Gubernur Bilang PAD Jawa Barat 2018 Surplus 830.Miliar

Jumat, 28 Juni 2019 | 15.15 WIB

inijabar.com, Bandung- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 mengalami surplus. Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, kemarin (27/6/2019).

Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, realisasi APBD TA 2018 sudah sesuai dengan struktur APBD, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

“Realisasi dari Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2018 sekisar Rp 33,91 triliun atau 101,97 persen dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan yaitu sekisar Rp33,26 triliun,” katanya.

Disebutkan, Pendapatan Daerah itu berasal dari Penda­patan Asli Daerah (PAD), rea­lisasinya mencapai Rp19,64 triliun atau 104,39 persen dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sekisar Rp18,81 triliun.

“PAD didapat dari berbagai sumber, seperti pajak daerah sebesar Rp 18,15 triliun, retri­busi daerah sebesar Rp 49,17 miliar, hasil pengelolaan ke­kayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp348,53 miliar, dan PAD yang sah sebesar Rp 1,09 triliun,” sebutnya.

Pendapatan dae­rah lainnya, kata dia, adalah Dana Pe­rimbangan yang realisasi mencapai Rp 13,98 triliun atau 99,09 persen dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp14,10 triliun.

“Pendapatan Dana Pe­rimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 1,49 triliun, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 307,51 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,02 triliun dan Dana Alokasi Khu­sus (DAK) sebesar Rp 9,37 triliun,” imbuhnya. 

Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang realisasinya mencapai Rp 68,10 miliar atau 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 68,10 miliar.

“Pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 22,04 miliar, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khu­sus sebesar Rp 33,75 miliar dan Pendapatan dari Bantuan Keu­angan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp 12,31 miliar,” tambah­nya.

Terkait dengan belanja dae­rah, Emil mengungkapkan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2018, sebesar Rp 33,33 triliun atau 93,45 persen dari alokasi anggaran yaitu sebesar Rp35,66 triliun. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung di­realisasikan sebesar Rp25,62 triliun atau 94,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 27,15 triliun. Sedangkan, rea­lisasi dari belanja langsung sebesar Rp 7,71 triliun.

“Dalam realisasi belanja tidak langsung, selain belanja pega­wai didalamnya juga ada be­lanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, be­lanja bagi hasil kepada Kabu­paten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerin­tah Desa, serta belanja tidak terduga,” ungkapnya. 

Sementara itu, pada bagian akhir dari struktur APBD ada­lah Pembiayaan Daerah. Man­tan Walikota Bandung ini men­gatakan, dalam pemahaman keuangan daerah, pembiayaan daerah merupakan setiap pe­nerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

“Penganggaran pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit ang­garan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang mer­upakan selisih antara penda­patan daerah dan belanja daerah,” katanya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah direalisasikan sebesar Rp 2,56 triliun dan pengelua­ran pembiayaan daerah di­realisasikan sebesar Rp 88,19 triliun.

“Dari keseluruhan transaksi anggaran dan rea­lisasi APBD Tahun 2018, dapat diketahui Sisa Lebih Per­hitungan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) yaitu sebe­sar Rp 3,06 triliun,” imbuhnya.

Usai paripurna, Emil men­jelaskan bahwa rapat pari­purna ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan melaporkan pelaksanaan APBD tahun 2018 lalu.

“Sete­lah diaudit oleh Badan Peme­riksa Keuangan (BPK), maka kita wajib melaporkan pelaks­anaan APBD-nya kepada wakil rakyat,” jelasnya.

Setelah dilaporkan, DPRD akan melakukan pengecekan melalui komisi-komisi dan memberikan rekomendasi kepada eksekutif selaku pelaksana penggunaan ang­garan.

“Secara keseluruhan Jawa Barat sudah sangat baik, terbukti dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tinggal, yang baik kita teruskan, sementara yang kurang kita perbaiki dan ting­katkan sesuai masukan dari BPK, KPK dan Kemendagri-RI,” pungkasnya.(*)
Bagikan:

Komentar

<---PASNG IKLAN--->
<---PASANG IKLAN--->