inijabar.com, Jakarta- Banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuat Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar ikut berkomentar. Bahtiar menyesalkan kasus yang menimpa Bupati Kudus, M Tamzil dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Menurut dia, hal tersebut sebagai peristiwa yang memalukan.
"Bahkan Mendagri Tjahjo Kumolo sering mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi daerah rawan korupsi yang salah satunya adalah jual beli jabatan. Memalukan jika masih ada kepala daerah yang terlibat jual beli jabatan,"ungkapnya. Sabtu (27/7/2019).
Area rawan korupsi yang dimaksud yaitu perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan,” bebernya.
Bahtiar menambahkan, sebagai pembina kepala daerah, dirinya mengaku sudah melakukan berbagai upaya agar kepala daerah tak terjebak dalam area rawan korupsi tersebut Kemendagri selalu mengajak kepala daerah yang baru dilantik untuk bertemu dengan KPK untuk mensosialisasikan area rawan korupsi tersebut.
“Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK pun selalu memantau, namun lagi-lagi masalah tersebut kembali kepada integritas kepala daerah masing-masing.”ucapnya.
Seperti diberitakan, KPK telah menangkap Bupati Kudus M Tamzil dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7/2019).
KPK menduga akan terjadi transaksi suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. KPK memiliki waktu satu kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.(*)
