inijabar.com, Kota Bekasi- Kondisi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Patriot sedang 'sakit' dari soal manajemen keuangan sampai soal SDM (sumber daya manusia) yang dinilai tidak profesional.
"Sakit itu namanya. Kita lihat juga manajemen PDAM Tirta Patriot tidak profesional. Makanya menurut saya ketimbang merekrut SDM bekas ini bekas itu yang tidak jelas. Lebih baik kita rekrut tenaga profesional. Iya lebih baik pemerintah membayar mahal gaji direksi tapi PAD buat daerah bisa meningkat," ucap anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang. Kamis (24/10/2019).
Selain itu, kata politisi asal PDIP ini, pegawai atau direksi BUMD yang masih terlibat dalam partai politik harus mundur sesuai dengan PP 54 tahun 2017 pasal 78.
"Pegawai maupun direksi BUMD yang masih terlibat kepengurusan partai politik wajib mundur sesuai dengan peraturan yang berlaku, wali kota harus mengevaluasi semua BUMD yang ada,"ucap Nico yang juga menjabat sebagai Ketua Bamperda DPRD Kota Bekasi.
Senada dikatakan Ketua Forum Pelanggang PDAM Bekasi, Irham Firdaus bahwa PDAM Tirta Patriot dan Bhagasasi dalam keadaan sakit jadi pemerintah harus bisa mengevaluasi direksi.
"PDAM Tirta Patriot dalam keadaan sakit karena tidak bisa menambah PAD (pemasukan asli daerah) buat kota Bekasi. Direksi dalam hal ini Direktur Utama masih belum mampu meningkatkan air bersih buat masyarakat kota bekasi," pungkas Irham.
Soal ketenagakerjaan PDAM Tirta Patriot melanggar Permendagri no 2 tahun 2007 terkait susunan organisasi direksi serta karyawan PDAM.
"Direksi PDAM TP berjumlah 1 orang paling banyak 2 sedangkan sekarang kita tahui direksi ada 3 dengan jumlah pelanggan 33.100 SL sedangkan karyawan harus 1000 pelanggan 1 karyawan berarti PDAM melanggar Permendagri,"pungkasnya.(mad)
