 |
| Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Rukyat. |
"DOB ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih dekat," ucap Achmad Ru’yat kepada wartawan.
Dia menambahkan, DPRD Jabar mendukung adanya aspirasi dari Forkoda PP DOB Jabar terkait pencabutan moratorium daerah otonomi baru karena beberapa daerah di Jabar memiliki banyak potensial.
Dalam audiensi yang dihadiri oleh Anggota DPRD Jabar dari setiap perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil), Forkoda PP DOB Jabar mendesak Pemprov Jabar melalui DPRD untuk segera melakukan percepatan pembentukan DOB.
Forkoda PP DOB Jabar mengusulakan pemekaran daerah otonomi baru ini menjadi prolegda prioritas di DPRD Jabar.
"Tentu hal ini akan kami sampaikan ke Komisi I DPRD Jabar untuk dilakukan suatu program dimasukan ke dalam prolegda. Hal ini akan kami koordinasikan dengan gubernur melaui surat yang nanti akan disiapkan demikan pula kepada Komisi II DPR RI yang memang memiliki kewenangan disana dan ke Kemendagri melalui Ditjen Otda,” kata salah satu perwakilan dari Forkoda PP DOB.
Mengenai target jumlah DOB di Jawa Barat, hal tersebut akan disesuaikan dengan kajian naskah akademik dan disesuaikan dengan kewenangan pusat.
"Kami berharap Pemerintah Pusat mendengar betul dari teman-teman demikian sangat gigih dengan maksud dan tujuan meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”tandasnya.(*)
