SUDAH lima bulan masyarakat Kota Bekasi menanti hasil pengusutan Tim Tipikor Polda Metro Jaya dalam kasus mega korupsi Pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD.
Sayangnya publik kecewa dengan hasil penyidikan Tipikor Polda Metro Jaya, untuk menentukan tersangka saja terlihat sangat sulit, bahkan nama-nama yang terungkap baru kelas cere “bawahan” tidak sampai kelas kakap “aktor utama”.
Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), menilai Tipikor Polda Metro Jaya tidak terlalu serius atau agak sungkan dalam mengusut tuntas kasus korupsi Pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD senilai puluhan miliar ini.
Sangatlah tidak masuk akal, jika proyek sebesar Rp 67,5 miliar bisa dimainkan oleh oleh pejabat bawah tanpa bekingan pejabat elite di belakangknga.
Hal ini seirama dengan teori lama, uang korupsi sepertinya mengalir deras ke atas bukanlah ke bawah.
Kami mendorong Tipikor Polda Metro Jaya dapat menunjukan kebenaran ini di hadapan masyarakat Kota Bekasi. Jangan sampai publik menilai sekelas Tipikor Polda bahkan tidak berdaya di hadapan oknum elite Kota Bekasi.
Salah satu langkah yang bisa ditunjukan oleh Tipikor Polda Metro Jaya adalah dengan memanggil Walikota Bekasi Rahmat Effendi untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi proyek Pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD. Hal ini perlu dilakukan agar mega skandal senilai Rp 67,5 miliar terang benderang.
Rahmat Effendi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran layak dimintai keterangan di Tipikor Polda Metro Jaya karena kasus korupsi di wilayahnya senilai 67,5 miliar.
Tipikor Polda Metr harus memberikan pembelajaran kepada pejabat elite dan edukasi terhadap masyarakat “bahwa pejabat adalah pelayan rakyat yang menggemban tugas mengelola uang negara, bukan sekelompok orang kuat yang tak tersentuh bahkan oleh hukum”
Adri Zulpianto
*Koord. ALASKA*
Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran
Terdiri dari;
Lembaga Kaki Publik;
Lembaga CBA.
