inijabar.com, Kota Bekasi- Baru saja dilantik pengurus Tim Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi Senin lalu. Kini berhembus kabar salah satu anggota tim tersebut, KH Zamaksyari Abdul Majid mengundurkan diri dari keanggotaannya.
KH.Zamakhsyari Abdul Majid. merupakan tokoh Nahdatul Ulama (NU) sekaligus mantan Ketua PC NU Kota Bekasi dan mantan Ketua MUI Kota Bekasi. Mundurnya ulama NU di tim Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila ini menimbulkan pertanyaan publik mengingat keilmuan nya dibutuhkan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di Kota Bekasi. Namun saat dikonfirmasi melalui selularnya KH.Zamakhsyari belum.merespon.
Kehadiran tim ini pun menuai polemik terutama terkait soal anggaran operasional tim tersebut. Ada yang menyebut bersumber dari APBD atau dari APBN.
Jika mengacu pernyataan mantan Mendagri Tjahyo Kumolo saat sosialisasi Permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Mendagri saat itu Tjahyo Kumolo menyebutkan setidaknya ada 3 poin dalam menyusun anggaran daerah yang harus dipedomani.
“Setidaknya ada beberapa poin berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 yang harus dipedomani dan dijadikan rujukan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun 2020,” jelas Tjahjo saat membuka sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 di Grand Hotel Paragon, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Pertama, mengalokasikan anggaran Tahun 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.
Kedua, menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Ketiga, mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan.
“Banyak anggaran yang bisa digali ke daerah dan sudah disepakati, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) karena anggaran dari pusat ke daerah itu besar jumlahnya. DAK ini sifatnya dinamis, tapi kepastiannya sudah ada,” ujarnya.
Pernyataan mantan Mendagri Tjahyo Kumolo terutama di point ke 2 tadi bisa menjadi rujukan bagu Pemkot untuk menganggarkan Tim Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Kota Bekasi agar mampu berjalan dengan visi dan misi nya.(*)
