Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro |
Dalam pandangan politisi asal PKS ini aksi-aksi yang sudah dilakukan rival politiknya seperti aksi unjuk rasa puluhan TKK/GTK beberapa wakfu lalu dengan tuntutan agar DPRD Kota Bekasi segera mengesahkan APBD 2020.
Lalu dilanjut aksi terkait polemik kartu sehat (KS) berbasis NIK.kata dia, merupakan aksi yang salah alamat kalau yang dituntut DPRD Kota Bekasi. Apalagi menuntut mundur Ketua DPRD, jadi tidak rasional aksi nya.
"Kita pun sudah paham aksi mereka sangat tendensius dan masyarakat juga tahu mereka teman siapa,"tandas Choiruman. Jumat (13/12/2019).
Soal tudingan dirinya tidak mendukung KS Nik, Choiruman menegaskan, anggaran KS NIK sudah disahkan deqa saat Paripurna. Itu bentuk dukungan politik DPRD Kota Bekasi.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya hanya menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat tethadap APBD Kota Bekasi 2020. Lalu melihat sikap Walikota Bekaai seperti apa setelah hasil evaluasi Gubernur Jabar sudah ada.
"Kalau saya mah santai, kita lihat saja hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat. Dan kita lihat apa yang akan dilakukan Walikota Bekasi,"tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Jawa Barat, yang juga mantan Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu menegaskan, tidak tepat kisruh soal KS NIK hanya ditujukan ke Ketua DPRD dan PKS. [13/12 04:32] iwan nendi kurniawan:
"Maka kami memerintahkan agar DPD PKS Kota Bekasi mengambil sikap dan positioning yang tegas,"tulis Ustad Syaikhu dalam rilis nya.