BANJIR di awal tahun 2020 ini sangat mengerikan dampaknya kepada mereka yang menjadi korban banjir di hampir semua wilayah Kota Bekasi.
Termasuk di wilayah Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede yang juga terdampak banjir. Banyak warga korban banjir akhirnya menginap di hotel.
Beberapa hotel seperti Grand Caman, semua kamar sudah penuh tadi pagi padahal hujan masih diprediksi akan terjadi beberapa hari atau minggu kedepan.
Ketika aktif menjadi Anggota DPRD Kota Bekasi terutama di Komisi II. Dalam rapat pembahasan beberapa kali saya mendesak agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar mereka melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Putra Jaya Kuala Lumpur Malaysia.
Biaya yang dikeluarkan Pemda untuk sekali kunker minimal Rp250 juta.
Saat itu saya tanya Sekwan. Nah hasil nya mana?.. apa yang dirasakan masyarakat?. Saya setuju saat Jokowi bilang kunker dikurangi hanya sebatas yang bermanfaat saja.
Yang diperlukan integrasi master plan perkotaan, DBMSDA PUPR. Buat kajian elevasi dengan referensi datum saat musim hujan. Out put nya akan ketahuan berapa lagi diperlukan situ, embung air, danau buatan.
Itu teringrasi kepada BKT melalui kanal buatan di kota Bekasi. Kajian tsb bisa juga setiap pemohon ijin IMB yg elevasi rendah, daerah rawan banjir maupun daerah bantaran kali, tidak dikeluarkan IMB.
Mulai pengembangan vertical utk hunian. Daerah yang elevasi sangat rendah, dibeli pemda utk danau buatan atau situ seperti Situ IKIP bisa ratusan... yang nantinya terintegrasi secara primer, sekunder, tertier dengan kanal Bekasi ke BKT (Banjir Kanal Timur).
Ini memerlukan keahlian tata kota yang mumpuni. Semua disesuaikan dengan Perda sehingga dewan mengeluarkan biaya kunker, Pansus, ada hasil buat masyarakat kota kedepannya.
Penulis;
Sihar Sitohang - Mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi. Country Manager Utk perusahan asing, Strategic Marine Pte.Ltd.
