 |
| Reses II Tahun Sidang 2019-2020 Anggota DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad di RW 01 Sumut Batu Kecamatan Bantar Gebang |
"Saya mewakil warga Sumur Batu berharap pa dewan Hasbullah Rahmad bisa memperjuangkan pembangunan sekolah SMA/SMK negeri. Karena setiap saya turun ke masyarakat yang ditanyain sekolah negeri mulu,"ujarnya saat memberikan sambutan di acara Reses II tahun sidang 2019-2020 di kantor RW 01 Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang pada Minggu (8/3/2020).
Senada dikatakan Anggota DPRD Kota Bekasi, Agus Rohadi yang menegaskan sistem zonasi tidak adil. Pasalnya akan sulit bagi warga yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah.
"Saya pernah study banding ke Sukabumi itu ada kecamatan yang sama sekali tidak punya sekolah. Warga harus keluar kecamatan jika ingin sekolah negeri. Kita di Kota Bekasi dengan APBD 5.5 Trilyun, namun sekolah negeri belum merata. Ini kan dengan sistem zonasi akan sulit mengaturnya,"jelas Agus Rohadi.
Sementara Hasbullah Rahmad menjelaskan, kewenangan pengelolaan sekolah SMA/SMK negeri ada di Provinsi Jawa Barat. Dengan sistem zonasi yang diterapkan pemerintah pusat menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat yang ingin sekolah negeri di Jawa Barat.
"Sistem zonasi membuat pentingnya sekolah negeri hadir di setiap kecamatan. Kita dewan Jawa Barat kedepanya berharap setiap kecamatan ada sekolah SMA Negeri atau SMK Negeri termasuk di kelurahan Sumur Batu. Dengan syarat ada lahan nya,"beber politisi asal PAN ini.
"Ketika jumlah sekolah belum merata maka sistem zonasi sulit untuk berkeadilan,"tandasnya.
Dalam reses tersebut hadir Ketua RW 01 Sumur Batu, Kiman Himawan, Babinsa, beserta tokoh masyarakat, tokkoh pemuda, kader posyandu. (*)
