inijabar.com, Kota Bekasi- Terkait pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang mengungkapkan, bantuan fiskal dari Pemprov Jawa Barat tidak adil. Mendapat tanggapan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhunul Ullum.
Menurut Wagub, pihaknya dalam menentukan anggaran memperhatikan hal-hal pertama soal pemerataan, yang kedua skala prioritas dan yang ketiga berkeadilan. Setelah itu prosesnya melalui pembahasan dengan legislatif (DPRD) Jawa Barat.
"Jadi kita menyusun anggaran tidak semau gue, atau kumaha urang, juga tidak maunya Ridwan Kamil, dan Uu. Tapi itu dibahas antara eksekutif dan legislatif,"ucap Uu saat dikonfirmasi inijabar.com melalui selularnya. Selasa (10/3/2020).
Selain itu, Wagub menyebut, dalam menyusun anggaran pun pihaknya menerapkan prinsip bottom up (dari bawah ke atas), bukan dari atas ke bawah.
"Kami pun meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan aspirasinya sesuai waktu dan aturan yang berlaku. Saya kira itu dipahami lah oleh Walikota dan Bupati se Jawa Barat,"tuturnya.
Menurut UU, banyak saluran komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan keinginan atau aspirasi. Seperti misalnya
Saluramnya. Kopdar. Desk bankeu Wa group Dan lewat DPRD. Atau langsung ke pa gubetnur.
"Kami memahami apa yang dikatakan Wali Kota Bekasi karena kami pun pernah menjadi Bupati. Jadi kami paham itu. Kan itu tandanya Wali Kota Bekasi sayang sama rakyatnya dan ingin berbuat banyak bagi warganya, Justru kami menghormati kalau Wali Kota gogorowokan cek sunda na mah,"ungkapnya.
Terkait usulan Wali Kota Bekasi agar mendapat minimal 30 persen bantuan dari APBD Jawa Barat untuk Kota Bekasi. Uu mengaku bisa saja dan akan dipertimbangkan.
"Bisa saja itu (usulan) kita akan pertimbangkan kedepanya. Makanya mulai sekarang diajukan. Kan kita sudah menerapkan e-planning dan e budgeting. Asal sesuai waktu dan aturan kita pikirkan itu,"bebernya.
"Jadi sekali lagi, kami dalam menyusun anggaran bukan melihat satu daerah pasangan Rindu (Ridwan Kamil-Uu) saat Pilgub lalu menang atau kalah. Tidak begitu ya,"tandasnya.(*)
