 |
| Beras milik Bulog yang dipakai Pemkot Bekasi untum bansos dampak covid 19 data non DTKS |
Dari sembako yang berjumlah 20 ribu yang dibagi rata per kelurahan sebanyak 357 tersebut menimbulkan kegaduhan di masyarakat terutama pengurus RT/RW yang banyak mendapat respon negatif dari warganya.
Tahap pertama bantuan sembako dari Pemkot Bekasi sudah dibagikan. Namun berhembus isu kalau ada persoalan pembayaran beras bulog yang kurang lancar dari Pemkot Bekasi yang dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan sebagai leading sektor bantuan bencana covid 19. Sementara permintaan beras dari Pemkot Bekasi terus menerus.
Menanggapi hal tersebut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membantah soal isu macetnya pembayaran beras bulog yang membuat distribusi bantuan sembako untuk masyarakat yang ditargetkan sebanyak 150 ribu bungkus baru tercapai 20 ribu bungkus.
"Sepertinya daerah laen kan juga sama..kalau pembayaran mah tidak masalah. STOCK NYA (cuma soal stok beras.red),"ujar Rahmat Effendi pada inijabar.com. Minggu (19/4/2020).
Dia menegaskan akan segera mendistribusikan lagi sembako untuk masyarakat yang belum kebagian.
"Tahap keduanya ada 9000 paket di kirim ke.masyarakat,"ucapnya tanpa menjelaskan kapan akan dibagikan.
Ketika ditanya soal bantuan sosial provinsi Jawa Barat yang hari ini dibagikan di kecamatan Bekasi Timur. Dan ditemukan ada warga yang menerima juga bansos Pemprov Jabar.
Padahal sebelumnya sudah dapat dari Pemkot Bekasi. Pria yang akrab disapa bang Pepen ini berjanji akan memvalidasi dan tidak akan diberikan lagi bantuan sembako dari Pemkot Bekasi.
"Jika sama dan itu data DTKS maka yang dari Pemkot Bekasi, gugur tidak mendapatkan lagi,"tandasnya.(*)
