inijabar.com, Kota Bekasi- Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Keranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/6/2020) siang.
Yusril, selaku kordinator aksi dengan tegas mengatakan, kasus penjualan lahan TPU Sumur Batu seluas 1,1 Hektar kepada pihak swasta selaku pengembang Perumahan Bekasi Timur Regency (BTR) kini sudah kokoh berdiri hampir sekitar 300 lebih Kartu Keluarga (KK).
Dalam amanat Perda No 16 Tahun 2011 tentang sarana-prasarana, utilitas (PSU) dan Perwal No 71 tahun 2013 mengatakan setiap Pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan lahan TPU seluas 2 persen dari lahan perumahan yang dibebaskan kepada Pemkot Bekasi namun tersandung hukum dan 2 orang Pejabat Pemkot Bekasi sempat ada yang ditahanan sedangkan Gatot Sutejo buron hingga kini.
"Jadi, aksi kami hari ini ingin mendorong Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk lebih tegas lagi. Kenapa, karena begitu banyak tindak pidana Korupsi yang sampai saat ini tidak dapat diatasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Seperti yang hari ini kami bawa, dimana Gatot Sutejo itu merupakan seorang DPO Tindak Pidana Korupsi TPU Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang yang 5 tahun lebih tidak juga bisa ditangkap,"bebernya.
"Apalagi, sambung Yusril, dalam kasus Gatot Sutejo sejak era kepemimpinan Bu Enen, Bu Chatrina, Pak Didik, Pak Didi, Pak Hermon, dan Pak Sukarman yang saat ini menjabat, ternyata belum mampu menangkap Gatot jelas ini menjadi pertanyaan besar buat kami,"sambungnya.
Dia menegaskan, jika sampai kedepan nanti Gatot Sutejo belum juga ditangkap, ini akan membuat hilang kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri dan Marwah Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pastinya tercoreng negatif.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Cahyadi yang menyambut para aksi mahasiswa dengan singkat mengatakan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi ini dan mereka juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Polres.(*)
