inijabar.com, Ciamis - Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM yang menamakan diri Aliansi Ormas-LSM Ciamis mendesak Pemerintah Kabupaten Ciamis mengkaji ulang perizinan pembangunan tower IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan juga berada di sepadan sungai.
Hal tersebut terungkap saat audiensi antara aliansi Ormas dan LSM tersebut dengan Satpol PP (Pamong Praja) di Kantor Dinas Satpol PP, Kabupaten Ciamis, Jumat (17/7/2020).
Aliansi Ormas-LSM yang mengikuti audiensi, diantaranya GMBI, PP (Pemuda Pancasila), Gibas, LMP, dan LMPI. Yang diterima oleh Sekdis Sat Pol PP Kabupaten Ciamis, Trisna Gunawan.
Kordinator aliansi Roby Tamzil mengatakan, pihaknya mempertanyakan proses pembangunan menara/tower operator seluller. Tower tersebut dibangun di wilayah Dusun Bojong, Desa Imbanegara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
"Kami meminta kaji ulang pendirian tower berkaitan dengan sepadan sungai. IMB yang diterbitkan tidak mengakomodir aspirasi Ormas/LSM,"ujar Roby yang berasal dari LSM GMBI.
Pihaknya juga meminta Pemkab Ciamis mengkaji ulang dikarenakan di lokasi pendirian menara/tower termasuk lahan sawah LP2B.
"Kami minta Sat Pol PP untuk menghentian pembangunan menara/tower," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekdis Sat Pol PP Kabupaten Ciamis, Trisna Gunawan, menyampaikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak dinas teknis terkait.
Dinas tersebut, kata dia, diantaranya Dinas PUPR terkait sepadan sungai, DPMPTSP perihal IMB telah diterbitkan, Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Ciamis, dan Dinas Pertanian terkait tanah sawah LP2B.
"Pengaduan dari Aliansi Ormas-LSM Kabupaten Ciamis akan segera ditindaklanjuti. Karena izin sudah terbit Pemerintah Daerah akan meminta perusahaan untuk menghentikan pekerjaan sementara," tandasnya.
Hadir dalam audiensi tersebut Kapolres Ciamis Ajun Komisaris Besar Polisi Dony Eka Putra, yang menyatakan pertemuan tersebut cukup kondusif.
"Selama pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung, situasi berjalan dengan keadaan aman lancar dan kondusif," ujar Dony. (edo)
