inijabar.com, Ciamis- Saat ini DPRD Jawa Barat masih membahas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 salah satu yang menuai kontroversi adalah plafon anggaran yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
Salah satu rencana di dinas tersebut adalah pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan. Salah satu aktifitasnya adalah mencetak regenerasi petani milenial.
Hal itu diungkapkan, anggota Komisi II DPRD Jawa Barat H.Didi Sukardi pada inijabar.com. Namun kata dia, anggaran yang diplotting untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp1,7 miliar dengan target 50 ribu petani milenial se Jawa Barat.
"Nah, salah satu aktifitas program tersebut adalah mencetak generasi petani milenial. Karena tujuannya ingin mencetak regenerasi petani dan juga ingin menumbuh kembangkan kelembagaan kewirausahaan berbasis agrobisnis,"tutur politisi asal PKS ini. Selasa (19/10/2021).
"Saya memohon anggaran program tersebut ditingkatkan, karena idealnya angka Rp1,7miliar itu hanya untuk satu kabupaten,"ucap Didi.
"Bisa jadi, kalau menurut saya bisa diangka Rp30 miliar. Asumsi nya satu kabupaten bisa Rp1 sampai Rp1.5 miliar,"sambungnya.
Didi menyebut memang pembahasannya masih ditingkat Komisi nanti akan dibahas di Badan Anggaran, lalu ada pandangan umum yang akan dibahas dengan tim anggaran dari pemerintah provinsi.
"Tentu saya akan mendorong agar ini bisa berhasil. Kalau berhasil ada regenerasi petani kan bagus mengingat petani kita kebanyakan sudah sepuh,"tandasnya.(edo)
