inijabar.com, Kota Bekasi- Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara, sepakat para elit partai dan tokoh politik, khususnya di Kota Bekasi menjunjung tinggi politik santun, perkuat kode etik dan moral dalam berpolitik.
Heri Koswara juga menegaskan, berpolitik bukan sekadar kepentingan kekuasaan. Tapi ada tugas moral yang jauh di atas itu. Setelah kekuasaan diraih, ada kewajiban untuk mensejahterakakan dan membahagiakan rakyat.
“Pemimpin yang soleh akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat,”ucap pria yang akrab disapa Herkos ini saat berdiskusi dengan Ketua KPUD Kota Bekasi Nurul Sumarheni di sebuah radio swasta. Rabu (13/10/2021).
Memang, kata dia, target berpolitik adalah kekuasaan. Tapi masih ada terusannya, untuk apa kekuasaan itu ?
“Saya sering kasih contoh tentang DKI bersama gubernur Anis tentang Alexis. Bertahun-tahun Alexis didemo tapi tidak bisa ditutup, namun di tangan gubernur yang bermoral, dalam sekejap tandatangannya bisa menutup Alexis,”tutur Herkos.
Kalau berpolitik tujuannya semulia itu, maka cara-cara kotor, black campaign, saling caci, fitnah dan saling menjatuhkan tidak pantas dilakukan.
“Apalagi kami di PKS, menjalanankan amanah di partai politik landasannya adalah ibadah. Jadi, sejak awal seorang kader masuk ke pentas politik sudah ditanamkan kejujuran, integritas, kerjakeras, sikap melayani dan juga hal-hal yang spesifik di internal partai,”ujarnya.
Masih menurut Herkos, pendidikan politik di internal partai juga dilakukan simultan dan berjenjang. Mulai dari tingkat Madya, Dewasa dan Utama. Jadi jangan berharap seseorang bisa sampai di tangga tertentu tanpa melalui proses ini.
Mengenai sikap PKS terhadap oligarki partai politik yang seringkali menjadi penyebab tersandungnya partai politik pada pelanggaran etik dan moral, Herkos memastikan bahwa hal itu tidak ada di PKS.
“Semua proses pengambilan keputusan mekanismenya adalah konstitusional. DI DPD ada yang namanya Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, di provinsi juga ada tingkat wilayah dan pusat ada dewan syuro,"ungkapnya.
"Contohnya seorang cawalkot di tingkat Kota disusulkan dari DPTD ke DPTW lalu pusat yang memutuskan. Di dalam proses itu ada mekanisme yang jelas, transparan dan rasional. Semua jelas mekanismenya. Kecurangan dalam hal ini akan termonitor dengan mudah,"tutur Herkos.
Selain itu, kata Herkos, seorang yang berkompetisi misalnya dalam pileg atau calon kepala daerah, maka kalah menang bukan segalanya. Calon dipilih melalui proses yang transparan. Ketika dia tidak terbawa tidak akan kecewa yang berat. Dia akan tetap menjadi bagian roda organisasi atau kalau dia kecewa berat dan tidak menerima kekalahannya akan tergeser jauh kepinggir. Ini tentu tidak dikehendaki semua pihak.
Sementara Ketua KPUD Kota Bekasi Nurul Sumarheni menjelaskan, pentingnya kaderisasi untuk para praktisi politik. Nurul menyatakan agar hal ini menjadi perhatian semua partai politik. Etika politik, apalagi masalah kesantunan dalam berkomunikasi politik saat ini diakuinya masih banyak diabaikan.
“Contohnya nih, masih ada partai politik yang menjelang verifikasi pemilih mencantumkan nama seseorang sebagai calegnya tanpa sepengetahuan orang itu. Inikan memalsukan demi meluluskan proses,”katanya.
"Ini kan namanya tidak etis dan tidak bermoral. Karena itu, sesuai SOP nya,"sambung Nurul.
KPU menurut Nurul, penting untuk melakukan verifikasi kepada partai peserta pemilu. Kalau yang sudah memenuhi presidensial threshold tentunya sudah langsung verified. Tapi partai yang belum mencapai itu dan partai baru tentunya kami akan melakukannya dengan teliti dan objektif.
Nurul sendiri mengakui, dalam hal kaderisasi dan pembinaan PKS boleh diacungkan jempol. Sambil meminta maaf ke pembawa acara talkshow Nurul harus memuji PKS sebagai partai yang sudah baik.
“Selama berkali-kali pemilu, PKS lah partai yang selalu mengutus kadernya di semua TPS. Mereka konsisten sampai akhir penghitungan. Yang menguntungkan KPU, kadang mereka sampai membantu juga menyaksikan suara partai lain,” kata Nurul lagi. (*)
