inijabar.com, Kota Bekasi- Ketua DPD PKS, Heri Koswara MA menegaskan, partainya terus menanamkan nilai-nilai kesantunan dalam berpolitik.
“Ini bagian dari kesiapan PKS sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak di Kota Bekasi, “ katanya menjawab pertanyaan awak media di sela kesibukannya memonitor kegiatan donor darah, Sabtu (2/10/2021)
Menurutnya, dalam berdemokrasi, sikap santun, etis dan saling menghargai merupakan hal yang mutlak diperlukan. Karena tujuan berpolitik adalah untuk membanghun kesejahteraan, kedamaian dan kenyamanan dalam hidup.
Tanpa kesantunan, semua cita-cita itu sulit terwujud. Persaingan di kalangan politikus hendaknya diartikan sebagai motivasi untuk saling meningkatkan kualitas pelayanan kepada rakyat. Bukan untuk saling menjatuhkan, saling mencerca dan menuding. Apalagi sampai melontarkan kaya-kata kotor, saling jegal, bahkan sampai saling melontarkan hinaan dan caci maki.
Saat ini realitas politik di tanah air semakin terasa jauh dari kesantunan. Karenanya perlu digerakkan kembali kesadaran dan semangat berpolitik secara santun, bersih dan beretika. Ada tiga alasan untuk itu ;
Pertama, politik santun dan beretika adalah sikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan dan rendah hati dalam berpolitik. Jika langkah dan kebijakannya terbukti bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, dia siap mundur dari jabatannya.
Kedua, berbudaya politik santun menanamkan pemahaman bahwa politik yang hendak diperjuangkan bukan semata politik kekuasaan, melainkan suatu politik yang mengedepankan panggilan pengabdian demi kesejahteraan masyarakat luas, dialektika antara partai dan politikus serta masyarakat yang kritis.
Ketiga, budaya politik santun dan beretika diperlukan agar para elite politik menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Karena berpolitik pada hakekatnya adalah sebuah perjuangan untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyat secara seksama.
PKS telah melakukan upaya ini secara berjenjang dan bertingkat, mulai dari tingkat pemula, tingkat madya dan tingkat dewasa. Jenjang kaderisasi ini menjadi syarat setiap tingkatan kepengurusan di tubuh PKS.
Misalnya seorang pemula tidak dapat menjadi pengurus di tingkat DPD Kabupaten atau Kota. Pertimbangannya karena pemula masih membutuhkan pembinaan moral politik yang lebih dalam. Sehingga kader politikus di PKS tidak hanya mereka yang mau menjadi politisi, namun telah paham budaya dan etika politik. (*)
