Praktisi Hukum Sebut Tri Adhianto Sulit Kembalikan Kepercayaan Publik Soal Bebas Korupsi, Ini Alasnnya inijabar.com
|
Menu Close Menu

Praktisi Hukum Sebut Tri Adhianto Sulit Kembalikan Kepercayaan Publik Soal Bebas Korupsi, Ini Alasnnya

Sabtu, 26 Februari 2022 | 14.24 WIB




inijabar.com, Kota Bekasi- Kasus korupsi berjamaah di lingkup Pemkot Bekasi yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadikan 9 orang tersangka termasuk Wali Kota Bekasi non aktif Rahmat Effendi seolah menjadi kado terburuk menjelang HUT Kota Bekasi ke 25 pada 10 Maret 2022.


Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintahan daerah Kota Bekasi yang terus menurun. Apalagi pengganti sementara Rahmat Effendi yakni Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto belum mampu memberi kepercayaan pada publik akan pejabat daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


Demikian diungkapkan praktisi hukum H. Bambang Sunaryo SH dalam rilis tertulisnya. Menurut dia, sosok Tri Adhianto belum bisa meningkatkan kepercayaan publik di Kota Bekasi terhadap pemimpin yang bersih dan bebas dari korupsi.


Pasalnya, Tri Adhianto merupakan 'murid' dari Rahmat Effendi yang karir nya melesat cepat dari mulai di Dinas Perhubungan (Dishub) lalu menjabat Kepala Dinas Binamarga dan Tata Air (Binmarta) pada tahun 2017-2018. Hingga akhirnya diajak Rahmat Effendi mendampinginya menjadi Wakil Wali Kota Bekasi.


"Buktinya survey yang pernah dilakukan sebuah lembaga hanya menyebut angka popularitas Tri Adhianto  di bawah  30 persen. Angka ini kurang ideal bagi Tri sebagai incumbent. Seharusnya sudah di atas 40 persen,"ungkapnya. Sabtu (26/2/2022).


Sejumlah kasus yang masih diingat publik saat Tri Adhianto menjabat sebagai Kadis Binamarta Pemkot Bekasi antara lain, kasus polder air Aren Jaya Bekasi Timur, Tandon air di Komplek Fajar Indah Bekasi Barat senilai Rp.1,242,632,000 yang tidak jelas pembangunannya dan lannya.



"Indikator tersebut lah yang membuat Tri Adhianto berat untuk mengembalikan kepercayaan publik di Kota Bekasi pada dirinya dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Pemkot Bekasi,"ujar Bambang.


Dirinya juga menyebut langkah Tri Adhianto dengan menggelar penanda tanganan pakta integritas di kelurahan, kecamatan dan lembaga pemerintahan daerah kurang efektif. Pasalnya, korupsi yang terjadi di Pemkot Bekasi semua muaranya dari atas (kepala daerah) terus turun ke bawah.


"Kan sudah 2 kali kepala daerah di Kota Bekasi tertangkap kasus korupsi. Saat Mochtar Mohammad dan saat ini Rahmat Effendi. Ini membuktikan bahwa korupsi yang terjadi itu atas tekanan dari atas bukan dari bawah,"tuturnya.


Dirinya memprediksi, kampanye Pilkada 2024 akan dipenuhi isu-isu seputar anti korupsi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih. Dan Tri sulit mengaku dirinya bersih karena rekam jejak.


"Iya pasti di Pilkada kota Bekasi 2024 akan rame isu anti korupsi, anti kolusi dan sebagainya. Tri Adhianto akan kesulitan menahan opini publik soal bebas korupsi,"pungkasnya.(*)

Bagikan:

Komentar