Hari Ini 4 Tahun Pasangan Pen-Tri, Mantan Ketua Timses Sebut Sejak Januari 2022 Alami Penurunan Prestasi

Redaktur author photo



Rahmat Effendi dan Tri Adhianto saat momen pelantikan sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi 20 September 2018 oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Bandung.
 


inijabar.com, Kota Bekasi- Hari ini tanggal 20 September 2022 genap 4 tahun kepemimpinan Rahmat Effendi- Tri Adhianto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi resmi dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Banyak prestasi yang sudah diraih dari kepemimpinan Pen-Tri. Namun sayangnya pasangan ini harus dipisah oleh kasus hukum di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menjerat Rahmat Effendi dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Bekasi dan sejumlah pengusaha swasta pada awal Januari 2022.


Masih terngiang rasanya saat pasangan Pen-Tri  memasuki usia 3 tahun kepemimpinannya. Saat itu Rahmat Effendi sebagai Wali Kota Bekasi  menjelaskan, pada proses berjalannya selama ia memimpin di Kota Bekasi APBD tahun 2018 usai dilantik menjadi Wali Kota tepat pada 20 September 2018 di Bandung. Memulai dengan goncangan hebat dalam proses berjalannya APBD dalam kegagalan, meminta bantuan ke BPKP agar tidak terjadinya turbulensi untuk Kota Bekasi.


"Dan akhirnya berhasil pada tahun 2019 selesai dalam permasalahan APBD yang hampir gagal,” kata Pepen saat membeberkan perjalanan kepemimpinannya.


Pepen berdua bersama mas Tri, lanjut dia, mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran yang terlibat telah membantu menyelesaikan goncangan hebat pada masa lalu, dan berhasil mengembalikan agar tidak take down lagi APBD 2019.


“Di 3 tahun kepemimpinan kami selalu bekerja sesuai dengan porsi kerja keras yang menghasilkan kerja yang sangat luar biasa” ujar Rahmat Effendi saat itu.


Praktis Rahmat Effendi hanya menuntaskan 3 tahun kepemimpinannya berpasangan dengan Tri Adhianto yang kini menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi hingga September 2023 nanti.


Mantan Ketua Tim Sukses Pepen-Tri di Pilkada 2018, H.Sholihin menegaskan, secara objektif Rahmat Effendi memang banyak memberi prestasi bagi Kota Bekasi. Saat 2018 survey elektabilitas ketokohannya di atas 70 persen, sehingga saat itu ada pernyataan nyeleneh, siapapun calon wakil wali Kota dari Rahmat Effendi pasti menang.


"Becandaannya saat itu kan Pepen dipasangkan dengan sendal jepit saja pasti menang lah. Jadi beliau banyak didukung masyarakat karena program-program kerjanya,"ucap pria yang juga sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi. Selasa (20/9/2022).


Pria yang akrab disapa Gus Shol justru menyayangkan pasca peralihan kepemimpinan dipegang oleh Tri Adhianto selaku Plt Wali Kota Bekasi banyak catatan yang disoroti publik dan mengalami penurunan prestasi pasca kasus hukum Rahmat Effendi awal Januari 2022.


"Pertama kita ingatkan untuk tetap berpatokan pada RPJMD pasangan Pepen-Tri. Yakni Kota Bekasi yang Maju, Kreatif, Sejahtera dan Ikhsan. Jangan banyak pencitraan,"ungkap Gus Shol.


Yang kedua, kata dia, kebijakan mutasi eselon III dan IV yang sudah dua kali dilakukan ternyata tidak efektif menyelesaikan persoalan, dan lebih bernuansa politis.


"Ketiga, Plt Wali Kota belum mampu menjaga harmonisasi dan kordinasi yang baik di kalangan jajaran ASN Pemkot Bekasi,"tutur Gus Shol.


Keempat, lanjut Gus Shol, serapan anggaran sejak dipimpin Plt Wali Kota Bekasi sangat rendah hingga di bawah 50 persen.


"Kalau pemasukan  PAD harus objektif saya menilai sudah mulai bergerak naik. Itu bagus lah harus ditingkatkan lagi,"tambah nya.


Terkait komunikasi dengan partai pengusung seperti PPP, PAN, Demokrat, PKB, Hanura Nasdem. Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terlihat kasat mata oleh publik seolah menjauh.


"Padahal partai-partai tersebut lah yang dulu mendukung beliau. Tapi sekarang tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik selayaknya tim pengusung,"sindirnya.


Sholihin mengingatkan Tri Adhianto untuk mengantisipasi terjadinya inflasi keuangan daerah. Sejak kenaikan harga BBM daya beli masyarakat ikut menurun seiring lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat.


"Kita punya anggaran BTT (Biaya Tak Terduga) sebanyak  Rp174 miliar yang bisa dipergunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Pasalnya BLT dari pemerintah pusat banyak data yang tidak sinkron sehingga tidak tepat sasaran. Nah di situ peran Pemkot Bekasi  bisa ikut membantu nya,"pungkasnya.(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini