inijabar.com, Kabupaten Cirebon - Sub Koordinator Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Tsabit Albanani menyampaikan, Rapat koordinasi dan Evaluasi BPNT/BSPS dan BLT Terdampak Inflasi ini untuk perbaikan tahun depan.
Rakor evaluasi selama satu tahun dan temuan-temuan selama satu tahun itu di rangkum sekarang untuk perbaikan penyaluran BPNT tahun depan," ucap Tsabit Albanani kepada wartawan inijabar.com usai acara di Gedung PGRI Sumber. Rabu (21/12 2022).
Ia menegaskan, ada evaluasi yang diusulkan yaitu koordinasi dengan Tikor Kecamatan yang lebih baik, lalu bagaimana Dinsos membuat alur penyaluran Bansos atau membuat alur penyaluran BPNT yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi sedikit pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan, kalau kepada pihak BNI usulannya dimohonkan kerjasamanya agar menertibkan kepada Ewarong-Ewarong yang bermasalah.
“Kita minta kepada BNI untuk menertibkan Ewarong-Ewarong yang bermasalah karena kita ada laporan masyarakat dari desa-desa dan nanti kita lihat kalau BNI yang ditertibkannya sesuai dengan usulan kita ya bagus akan tetapi jika tidak sesuai dengan yang kita laporkan ya kita minta lagi ke pada pihak BNInya untuk ditertibkan lagi,” paparnya.
[cut]
Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai mengatakan, data yang di hapus maka perlu di koordinasikan yang sebaik-baiknya karena hasil monitoring dan evaluasi dari Dinsos dan tikor terjadi seperti itu.
Menurut Hilmi Rivai, penghapusan ataupun data penambahan harus melalui kebijakan yang komperensip tidak boleh sepihak seperti itu, baik yang tidak tepat sasaran ataupun yang penambahan, jadi harus koordinasi dulu.
Dalam rapat koordinasi kali ini adalah untuk menyelaraskan, jangan sampai ada penghapusan ataupun penambahan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan," ujar Hilmi.
Masih di tempat yang sama, Kasi Pidsus Kejaksaan Kabupaten Cirebon Wanto menuturkan, untuk pencegahan ini saber pungli yang harus di kedepankan, supaya apa yang untuk pencegahan sedini mungkin ini sudah teratasi. (Fii)
