inijabar.com, Kota Bekasi - Meski berhasil meloloskan 2 kursi di DPRD Kota Bekasi tak membuat kader PSI Kota Bekasi puas atas kepemimpinan Tanti Herawati yang kini menjadi anggota DPRD Kota Bekasi.
Internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi, diterpa isu miring menjelang agenda Kopi Darat Daerah (Kopdarda) yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.
Pengurus di tingkat akar rumput, mendesak adanya audit internal menyeluruh, atas dugaan manipulasi data kepengurusan di tingkat kecamatan, demi memuluskan kepentingan politik tertentu.
Ketua DPC PSI Bekasi Timur, Stevanus, mengindikasikan adanya upaya pencatutan nama kader secara sepihak, untuk mengisi struktur kepengurusan di tingkat pimpinan cabang, demi melanggengkan kekuasaan kubu petahana pada kontestasi pemilihan ketua baru nanti.
"Kita tidak diajak komunikasi, bisa saja dia mencatut nama-nama kader untuk kepengurusan DPC, tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan. Nama-nama yang disetorkan ke DPW Jabar ini saya kira layak untuk diaudit oleh internal partai," ujar Stevanus saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).
Stevanus menyatakan, kecurigaan tersebut memuncak setelah keran komunikasi antara pengurus DPD dan DPC dinilai tersumbat. Akibatnya, mosi tidak percaya kini resmi dilayangkan oleh delapan DPC di Kota Bekasi, terhadap Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati.
Menurut Stevanus, gerakan penolakan dari tingkat kecamatan itu sebenarnya telah bergulir sejak akhir tahun lalu. Surat pengaduan resmi yang ditandatangani oleh mayoritas pimpinan cabang, bahkan sudah diserahkan kepada pengurus tingkat wilayah hingga pusat.
"Kita sudah melayangkan surat kepada DPW dan DPP, berisi tanda tangan delapan Ketua DPC pada September 2025 lalu," ungkap Stevanus.
Selain persoalan komunikasi dan dugaan manipulasi kepengurusan, kepemimpinan sosok yang akrab disapa Hera itu juga diterpa isu miring terkait akuntabilitas organisasi. Selama menduduki kursi ketua, pengurus DPD disinyalir mengabaikan kewajiban konstitusi partai, mengenai keterbukaan informasi publik ke tingkat akar rumput.
"Selama kepemimpinan Tanti Herawati sebagai Ketua DPD PSI Kota Bekasi, kami tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ). Ini jelas tidak sesuai dengan AD/ART partai yang mengamanatkan adanya mekanisme pelaporan secara berkala dan transparan," tegas Steven.
Atas dasar rentetan dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tersebut, para ketua DPC menegaskan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan DPD saat ini. Mereka meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, segera mengintervensi persoalan ini agar tidak mengganggu stabilitas partai.
"Kami dari DPC PSI Bekasi Timur bersama sejumlah DPC lainnya sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap kepemimpinan beliau. Kami meminta DPP segera mengevaluasi dan mengambil langkah tegas demi masa depan PSI di Kota Bekasi," pungkasnya.
PSI Kota Bekasi di Pileg 2024 untuk DPRD tingkat II meloloskan Tanti Herawati dari dapil Bekasi Timur-Bekasi Selatan dan Yenny Kristanti dapil Bekasi Barat-Pondok Gede. Pencapain tersebut dinilai cukup bagus bagi PSI yang selama berdiri di Kota Bekasi baru di 2024 berhasil 'pecah telur'.
Sayangnya saat dikonfirmasi melalui selularnya, Ketua PSI Kota Bekasi Tanti Herawati belum merespon.(Pandu)
