inijabar.com. Kota Bandung- Caleg DPRD Kota Bandung Muhammad Syahlevi Erwin Apandi mengaku prihatin dengan kondisi harga beras yang terus saja melambung, setidaknya dalam 1-2 pekan terakhir.
Hal ini terjadi bukan hanya pada beras premium, tetapi juga beras medium.
Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan, pada Minggu (25/2/2024) Semula harga beras medium Rp9.000-Rp10.000 per kilogram.
Harga naik pelan-pelan hingga sekarang pada Rabu (28/02/2024) menyentuh angka Rp13.000 - Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras premium, sebelumnya berada di kisaran Rp12.000 - Rp14.000 per kilogram. Namun merangkak terus sampai di harga Rp17.000 - Rp18.000 per kilogram.
Adapun untuk harga sekarung beras medium kini sudah Rp.700.000 di pasar induk dan beras premium sekarungnya Rp.800.000. Kenaikan harga pangan dalam bentuk beras ini merupakan kenaikan tertinggi dari harga sebelum-sebelumnya.
Ditambah ekstrimnya dari pemerintah hari ini adalah solusi dari penyelesaian naik nya harga beras, Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota penugasan impor beras tahun ini kepada Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton, setelah menugaskan impor sebanyak 2 juta ton pada akhir tahun 2023 lalu.
Padahal, di awal tahun ini, Bulog masih harus merealisasikan pemasukan 500.000 ton beras impor. Ini adalah bagian dari penugasan kepada Bulog untuk impor tahun 2023 yang mencapai 3,5 juta ton.
Jika importasi ini diselesaikan sepenuhnya oleh Bulog sampai akhir tahun 2024 nanti, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan cetak rekor baru impor beras terbanyak. Yakni, mencapai 4,-5 juta ton beras.
“Pemerintah seharusnya tegas dan mampu merealisasikan amanat Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Kita pastikan dan sadari betul bahwa hari ini yang dirugikan oleh Pemerintah adalah para petani lokal,"ucapnya. Minggu (3/3/2024).
Sebab pemerintah, kata dia, mengambil jalan pintas dengan cara mengimpor beras sebanyak-banyaknya kepada beberapa negara yang pada akhirnya membuat petani lokal menjerit.
“Banyak juga warga kalangan bawah yang menjerit karena harga pangan beras yang begitu mahal. Di sini saya sebagai mahasiswa dan Calon Anggota DPRD Kota Bandung terpilih berani mewakili suara mereka yang membutuhkan dan aspirasi ini akan menjadi awal perjuangan yang baik agar pemerintah lebih tegas dan sadar bahwa bukan kalangan atas saja yang dilihat dan diperhatikan tetapi begitu banyak warga dan petani yang mengeluh dengan naiknya bahan pangan ini,"tuturnya.
Secara pribadi, dirinya begitu semangat menyuarakan aspirasi masyarakat kalangan bawah dan para petani agar bisa berjalannya UU no.18 tahun 2012 tentang pangan nasional dan juga UU no.19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
"Saya harap dengan semua aspirasi dan orasi dari para mahasiswa ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perubahan yang benar - benar dilaksanakan kedepannya oleh pemerintah pusat melalui kepanjangan tangannya yakni Pj. Walikota Bandung beserta jajaran Dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Industri dan Bulog,"ungkapnya.
Pj. Walikota Bandung dan kepanjangan tangannya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Industri dan Bulog yang melakukan kegiatan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini.
"Dikarenakan tidak adanya transparansi penyaluran beras bulog ke pasar tradisional, pasar modern dan kegiatan SPHP, dan tidak jelasnya sasaran secara objektif pada warga Kota Bandung,'tandasnya.(Bn)
