 |
| Angkot di Kota Bekasi |
inijabar.com, Kota Bekasi - Nasib angkutan umum di Kota Bekasi masih memprihatinkan. Meski telah mengajukan berbagai usulan transformasi kepada Dinas Perhubungan. Namun Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi mengklaim, belum mendapat respons positif dari pemerintah daerah.
Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah, terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Kondisi ini kontras dengan kota lain seperti Bogor, yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi angkutan umum.
"Sampai saat ini wajah transportasi angkutan di Kota Bekasi belum ada perubahan. Kami melihat di sini keberpihakan pemerintah, terhadap para pengemudi dan pengusaha angkutan belum terasa, oleh para pengusaha dan pengemudi," ujar Indra di kantornya, Selasa (17/6/2025).
Indra menjelaskan, pihaknya telah mengajukan beberapa kebijakan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk mengubah wajah angkot, namun belum mendapat persetujuan atau kabar yang menggembirakan.
"Angkutan umum di Bekasi memiliki sejarah panjang, bahkan telah ada sejak sebelum Bekasi resmi menjadi kota. Angkot itu mengiringi kemajuan kota Bekasi, karena perekonomian ini tanpa adanya angkutan umum itu kemungkinan akan sulit," kata Indra.
Menurutnya, angkutan umum memiliki segmen pasar tersendiri yang tidak bisa diabaikan, dari mulai ibu-ibu, siswa sekolah, hingga karyawan yang membutuhkan transportasi hemat
"Angkutan umum itu mempunyai segmen tersendiri, misalnya ibu-ibu yang dari pasar, anak-anak sekolah, karyawan yang ingin kerja ke LRT, MRT atau ke stasiun, karena lebih hemat lah itu naik angkot," jelasnya.
Indra membandingkan kondisi Kota Bekasi dengan Kota Bogor, yang dinilai lebih progresif dalam menangani transformasi angkutan umum.
"Sedangkan kalau kita lihat Bogor, tentang angkot itu semua sudah terkonsep, kendaraan-kendaraan yang sudah lama itu dibeli sama pemerintah Bogor, agar tidak beroperasi," ungkapnya.
Indra mencontohkan, di Bogor, kendaraan yang dibeli atau dimatikan diwajibkan untuk diremajakan. Jika tidak mau meremajakan kendaraan, maka izin operasi akan dihapus.
"Nah, kalau di Kota Bekasi, kita mau dikandangin nggak punya tempat mau ngandanginnya. Bahkan kalau kita mengurus perizinan susah," keluhnya.
Indra juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi, termasuk sulitnya melakukan uji KIR (Kelaikan Jalan), sebagai standar operasional pelayanan angkutan.
"Di sini aja kami mau KIR sebagai standar operasional pelayanan angkutan, nggak boleh. Padahal di dalam peraturan-peraturan daerah masih memungkinkan untuk melakukan uji berkala," katanya.
Dengan kepemimpinan Wali Kota yang baru, Indra berharap akan ada perubahan nyata dalam transformasi angkutan umum.
"Saya berharap, wajah transportasi khususnya angkutan di kota Bekasi dengan kepemimpinan Wali Kota yang baru, akan ada wujud perubahan, bukan hanya retorika atau janji-janji politik pas pada saat waktu mau mencalonkan," tegasnya.
Indra juga mengingatkan janji kampanye Wakil Wali Kota, yang pernah menyatakan akan memprioritaskan pengemudi angkot.
"Dulu, pak Wakil Wali Kota, pernah menyatakan pada saat kampanye di depan para pengemudi dan pengusaha angkot di Keranggan. Ia berjanji akan prioritas terhadap para pengemudi. Tapi sampai saat ini kita masih tunggu saja," ujarnya.
Organda Kota Bekasi mengklaim, telah memiliki konsep transformasi angkutan yang matang. Mereka tidak meminta bantuan dana dari pemerintah, melainkan hanya membutuhkan dukungan kebijakan.
"Kami ini sudah mempunyai konsep, jadi kalau misalkan kita minta bantuan sama pemerintah, kita gak minta bantuan uang, kita cuma minta bantuan persetujuan mengamini bahwa program-program angkutan yang akan kita jalani itu untuk kepentingan masyarakat kota Bekasi," pungkas Indra.
Kondisi angkutan umum yang stagnan ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Bekasi, dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. (Pandu)
