 |
| Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok Siswanto |
inijabar.com, Depok - Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto mendorong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah di Kota Depok untuk diaudit, mengingat masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bisa mengenyam pendidikan sesuai yang diamanatkan konstitusi.
Hal itu diungkapkannya saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard, Grand Depok City (GDC), Kota Depok, Kamis (3/7/2025).
Dirinya menyatakan, saat ini masih banyaknya kuota Sekolah Rintisan Gratis yang belum memenuhi target kuota. Kata Siswanto, dari setiap kelurahan terdapat satu sekolah rintisan namun hingga program itu diluncurkan hal tersebut belum juga terpenuhi.
Siswanto juga menyampaikan, program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) itu sebagai upaya menjawab tingginya antusias masyarakat dalam mendaftar anaknya ke jenjang SMP Negeri.
Tak hanya itu, bahkan pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Depok untuk segera melakukan evaluasi terhadap sekolah swasta yang menolak untuk perjanjian kerja sama (MOU) terhadap program tersebut.
“Antusiasme masyarakat sangat tinggi, padahal sebelumnya banyak sekolah swasta yang sudah diajak bekerja sama namun menarik diri dari kerja sama itu. Ini di luar dugaan kami,” katanya.
Pihaknya mengungkapkan banyaknya sekolah swasta gratis yang menarik diri dari kerja sama program tersebut disinyalir karena tidak adanya pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditanggung Pemkot Depok, sementara yang ditanggung hanya dari pembiayaan uang gedung.
Tidak hanya itu bahkan pihaknya meminta agar Pemkot Depok untuk segera mengambil tindakan apabila masih ada sekolah swasta yang tidak ingin melakukan MOU.
“Kita meminta segera di audit untuk dana BOS nya bisa melalui Inspektorat atau lembaga auditor lainnya. karena saya sangat yakin banyak sekolah swasta yang penggunaan dana BOS nya masih belum sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui hingga saat ini, tercatat sudah terdapat 50 sekolah swasta yang bergabung dalam progran Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di Kota Depok.
Bahkan pihaknya kembali menegaskan agar sekolah swasta tidak mengedepankan untung rugi dalam proses pendidikan.
“Saya kembali menegaskan agar seluruh sekolah swasta di Kota Depok untuk bisa menampung siswa yang memang jaraknya dekat dengan sekolah. Karena hal tersebut sesuai dengan keinginan dari gubernur Jawa Barat agar siswa bersekolah dengan berjalan kaki,”ucapnya.
Namun pihaknya sangat menyayangkan proses pendaftaran dilaksanakan di Balai Kota Pemkot Depok sehingga menyebabkan penumpukan dan menyulitkan proses klasterisasi berdasarkan domisili.
“Jika pendaftaran dilakukan di sekolah, datanya bisa langsung diklasifikasikan sesuai domisili siswa. Tapi karena dipusatkan, pemetaan wilayah menjadi tidak optimal. Ada warga dari Cilodong mendaftar ke sekolah di Cipayung, tentu ini menyulitkan secara transportasi,” tandasnya.(risky)
