 |
| Rapat Komisi D dengan sejumlah OPD |
inijabar.com, Depok - Komisi D DPRD Kota Depok menegaskan bahwa program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) dan event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026 sebagai program prioritas yang harus berjalan maksimal.
Namun, kendati demikian mereka (Anggota Komisi D DPRD) mengkritisi adanya penurunan anggaran di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dikhawatirkan menghambat efektivitas program penting tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D, Siswanto, usai melaksanakan Rapat Kerja Komisi D bersama 14 OPD Leading Sektor di Ruang Paripurna, Senin (15/9/2025).
Rapat yang digelar secara tertutup tersebut guna mengetahui sekaligus meninjau secara rinci rencana kerja masing-masing OPD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Salah satu yang menjadi sorotan utama yakni Dinas Pendidikan dengan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang progresif. Rencananya tahun depan, 49 sekolah swasta akan menerima alokasi anggaran sekitar Rp 12,5 miliar. Program ini dinilai sebagai langkah inovatif Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam memberikan pendidikan berkualitas tanpa membebani masyarakat.
“RSSG adalah kebijakan yang progresif. Saat banyak daerah lain kebingungan membuat sekolah gratis, Depok berhasil menciptakannya. Komisi D akan mengawal program ini agar tepat sasaran,” ujar Siswanto pada wartawan.
Selain pendidikan, perhatian Komisi D juga tertuju pada jelang pelaksanaan Tuan Rumah Porprov Jabar XV 2026. Sebagaimana diketahui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata (Disporyata) menargetkan Depok tampil maksimal sebagai tuan rumah. Pasalnya kesuksesan event empat tahunan ini diprediksi memberi efek ekonomi yang luas bagi kota, termasuk sektor perhotelan, UMKM, dan pariwisata.
Lebih lanjut, rapat juga menyoroti sisi miris RAPBD 2026. Di mana Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) juga mengalami penurunan pagu anggaran dibanding tahun sebelumnya, yang diduga menandakan program kurang efektif. Begitu pula di Bagian Kesejahteraan (Kesra), insentif untuk pembimbing rohani dipangkas dari 2.000 menjadi 1.000 penerima manfaat.
Siswanto menegaskan, pengawasan DPRD melalui Komisi D sangat penting agar program prioritas berjalan maksimal dan anggaran tepat sasaran.
Diketahui pada rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat OPD, termasuk Kepala Bappedalitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnaker, DP3AP2KB, Disporiwiyata, KONI, KORMI, Bagian Kesra, Direktur RSUD ASA & RSUD KISA, serta Kepala BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Cabang Depok.
Dengan pengawasan ketat Komisi D DPRD Kota Depok, program RSSG dan Porprov Jabar XV 2026 diharapkan dapat berjalan sukses, sekaligus menjadi tolak ukur efektivitas pengelolaan anggaran OPD terkait. (Risky)
