 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi- Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya yang menyatakan salah satu daerah yang praktik jual beli jabatan yakni di Bekasi. Meski tidak menyebut Bekasi Kota atau Kabupaten. Namun mengingat kasus jual beli jabatan pernah terjadi di kedua wilayah tersebut. Maka pernyataan Purbaya tersebut dianggap masyarakat di Bekasi sebagai pembenaran.
Mengomentari hal tersebut mantan anggota DPRD Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung menyatakan, pernyataan Menkeu Purbaya bukan hoax dan itu telah berlangsung lama terutama di Kota Bekasi.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, kondisi kepercayaan masyarakat terhadap Walikota Bekasi semakin berkurang terlihat dengan banyaknya laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan kepala daerah saat ini.
"Loh ini realita nya memang begitu. Jadi masyarakat menilai statmen pak Menkeu itu sebuah keniscayaan yang terjadi saat ini di Kota Bekasi. Lihat bagaimana maraknya laporan yang dilayangkan ke penegak hukum terkait dugaan KKN di Kota Bekasi,"beber mantan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi ini. Selasa (21/10/2025).
Walikota Bekasi saat ini, kata Tanjung, bukanya meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Bekasi malah disinyalir bagi-bagi kekuasaan dengan kerabat dan kelompoknya.
"Kita lihat kan di Kota Bekasi, bagaimana di bidang olahraga suami istri itu menguasai, termasuk di BUMD sampai rangkap jabatan diisi oleh kelompoknya belum lagi di kalangan OPD nepotisme nya sangat mencolok,"bebernya.
Dirinya meminta penegak hukum bertindak serius memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Bekasi.
Tanjung meminta Tri Adhianto selaku Walikota Bekasi untuk membantah pernyataan Menkeu jika tidak benar. Jangan hanya menyerahkan ke publik.
"Ya saya yakin pasti publik lebih percaya ke pak Purbaya lah,"tandasnya.(*)
