 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi didampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan saat Rakor Program MBG bersama 27 kepala daerah di Jabar |
inijabar.com, Kota Bandung- Rapat Kordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate Bandung pada Rabu (17/12/2025) dihadiri Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan kepala daerah se Jabar bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Dedi Mulyadi menyatakan, implementasi MBG harus diarahkan untuk menciptakan siklus ekonomi masyarakat lokal, dengan melibatkan petani dan sekolah sebagai pemasok utama.
Ada tiga fokus utama dalam pelaksanaan MBG di Jawa Barat, yaitu peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan pembangunan rasa keadilan ekonomi.
Dedi juga menerangkan, tiga hal yang menjadi titik tekan penting dalam kegiatan ini. Pertama, kata Dedi soal besarnya dana yang akan beredar untuk kebutuhan program MBG di Jawa Barat, yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun.
Ia berharap pihak perbankan dapat mendukung kebutuhan pendanaan program ini melalui skema pinjaman dengan bunga ringan.
Kedua, kata Dedi, program MBG didorong menjadi siklus ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan. Petani kecil di perdesaan harus dilibatkan untuk memasok kebutuhan MBG, mulai dari beras, sayuran, telur, hingga daging dan ikan.
"MBG harus menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG. Hal ini akan melahirkan harga yang relatif kompetitif yang menguntungkan baik bagi petani maupun penyedia jasa MBG," ujarnya.
Dedi menerangkan yang Ketiga, agar pihak sekolah turut dilibatkan dalam penyediaan bahan baku bagi mitra penyedia jasa MBG. Anak sekolah didorong untuk aktif dalam kegiatan pemeliharaan ayam, menanam sayuran, pohon pisang, hingga menanam padi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah.
“Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” jelasnya.
Masih di acara yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan program MBG semakin dipertegas setelah pemerintah mulai mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
"Keberhasilan program hanya dapat dicapai bila pusat dan daerah memahami perannya masing-masing secara jelas. Tentu pelaku utama adalah BGN [Badan Gizi Nasional], tetapi kita semua terlibat untuk mendukung agar ini sukses, mulai dari bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, hingga gubernur,” terangnya.
Dia juga menjelaskan, Perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.
Pemerintah juga telah menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
“Tadi bagus sekali, Pak Gubernur juga mengatakan, kalau ini pekerjaan kita bersama, maka ini akan menimbulkan gerakan ekonomi rakyat. Masyarakat tanam sayur, buah, pelihara ayam dan bisa pasok ke MBG,” tandasnya.(*)
