 |
| Anggota Fraksi PPP Kota Depok Hj.Qonita Lutfiyah |
inijabar.com, Depok - Anggota Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) DPRD Depok Hj. Qonita Lutfiyah menerangkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjuang bukan sekedar untuk politik kekuasaan, melainkan untuk kepentingan ummat.
Maka itu, kata dia, momentum Hari Lahir (Harlah) ke-53 PPP yang jatuh pada 5 Januari 2026 dimaknai sebagai ruang muhasabah ideologis untuk meneguhkan kembali arah perjuangan politik Islam.
Dengan khittah politik Islam dan amanah umat sebagai pondasi utama dalam menjalankan peran politik yang bermartabat dan berkeadaban.
Harlah PPP, kata dia, juga bukan sekadar perayaan usia, melainkan ruang muhasabah untuk menilai sejauh mana perjuangan politik partai tetap sejalan dengan nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab moral.
Bahkan dia menilai, dari lima dekade lebih perjalanan merupakan bukti bahwa partai ini lahir sebagai ikhtiar politik umat Islam Indonesia untuk menghadirkan politik yang beretika dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Harlah PPP bukan sekadar perayaan usia, tetapi momentum muhasabah khittah. Kita diingatkan kembali bahwa perjuangan politik PPP lahir dari iman, dijalankan dengan amanah, dan diabdikan sepenuhnya untuk umat,” ujar Qonita.
Lebih lanjut Qonita menuturkan bahwa politik dalam pandangan PPP tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keislaman. Politik bukan semata-mata instrumen kekuasaan, melainkan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, baik kepada rakyat maupun kepada Allah SWT.
“Bagi PPP, politik adalah bagian dari ibadah. Setiap keputusan, sikap, dan kebijakan harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT,” ujarnya.
Qonita juga menjelaskan, khittah politik Islam yang diperjuangkan PPP bukan sekadar identitas historis, melainkan pedoman hidup dalam berpolitik.
Dia mengatakan, nilai kejujuran, keadilan, persatuan, dan keberpihakan kepada umat harus menjadi kompas utama dalam setiap langkah dan kebijakan politik.
“Khittah politik Islam adalah kompas perjuangan PPP. Tanpa kompas itu, politik akan kehilangan arah dan menjauh dari nilai-nilai keadaban. Karena itu, kejujuran, keadilan, dan persatuan harus terus dijaga,” kata Qonita.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, Qonita menilai PPP memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan politik yang menyejukkan dan mempersatukan.
Di tengah dinamika sosial dan politik yang kerap diwarnai polarisasi, politik Islam harus tampil sebagai rahmat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan sebagai alat pembelah.
Tak hanya itu, Qonita juga menyoroti peran strategis PPP di Kota Depok. Dia menilai bahwa Depok memiliki karakter masyarakat yang religius sekaligus dinamis, sehingga menurutnya, Depok membutuhkan arah pembangunan yang mampu mengharmonikan nilai keagamaan dengan tuntutan modernitas.
“Depok juga memiliki peluang besar menjadi kota religius-modern. Nilai agama harus menjadi fondasi etika publik, sementara kemajuan diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” terangnya.
Dia juga menilai, religiusitas tidak boleh berhenti pada simbol dan seremonial. Tetapi harus juga bisa diterjemahkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti keadilan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Inilah wujud nyata dari amanah umat yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan.
Qonita mengajak seluruh kader dan simpatisan PPP untuk menjadikan Harlah ke-53 sebagai momentum konsolidasi ideologis dan penguatan kerja-kerja kerakyatan. Dia menekankan pentingnya menjaga persatuan internal serta menjunjung tinggi etika politik dalam setiap peran dan tanggung jawab yang diemban.
“Kekuasaan bukan tujuan akhir perjuangan. Kekuasaan hanyalah sarana untuk menunaikan amanah umat dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas,” terangnya.
Qonita juga menegaskan, politik religius yang diperjuangkan PPP harus mampu menjawab tantangan zaman sekaligus kebutuhan masyarakat Kota Depok yang terus berkembang.
Oleh karenanya, dia berharap nilai amanah, persatuan, dan keadilan dapat berjalan seiring dengan laju kemajuan kota. Sehingga Kota Depok tidak hanya dikenal sebagai kota yang religius, tetapi juga modern, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan.
Dengan menjadikan agama sebagai fondasi moral dan kemajuan sebagai tujuan bersama. Anggota DPRD Kota Depok, Qonita optimistis bahwa Depok dapat tumbuh sebagai kota yang berkeadaban, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. (Risky)
