 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sebanyak 65 sekolah negeri tingkat SD dan SMP di Kota Bekasi hingga kini belum memiliki kepala sekolah (kepsek) definitif. Kekosongan jabatan strategis itu membuat puluhan sekolah dipimpin pelaksana tugas (Plt), sementara roda manajerial sekolah berjalan setengah gas.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati mengatakan, sangat khawatir dengan krisis kepemimpinan di sekolah negeri Kota Bekasi,
"65 sekolah negeri yang dipimpin oleh Plt kepala sekolah menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Kami di DPRD Kota Bekasi akan terus mendorong pengisian posisi kepala sekolah secara definitif dan meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini,"ujar politisi yang juga Ketua DPD PSI (Partai Solodaritas Indonesia) Kota Bekasi ini. Senin (19/1/2026)
Dengan mempercepat proses pengisian posisi kepala sekolah secara definitif, kata wanita yang akrab disapa Sis Hera ini, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi kepala sekolah, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi Plt kepala sekolah.
"Dan kami akan mendorong anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi,"ungkapnya.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bekasi,"sambung Sis Hera.
Sementara itu, Praktisi pendidikan Tengku Imam Kobul menilai, kondisi ini bukan semata persoalan teknis administrasi, melainkan cerminan insentif jabatan yang makin tak menarik. Menurutnya, di tengah regulasi anggaran yang kian ketat, posisi kepsek tidak lagi “menggoda”.
[cut]
 |
| Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati |
“Sekarang kan (Kepsek) sudah enggak bisa otak-atik anggaran. Kalau pangkat sudah tinggi, sudah sertifikasi guru, lebih enak jadi guru,” ujar Tengku, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan, secara hitung-hitungan, pendapatan guru bersertifikasi dengan pangkat/golongan tinggi plus tunjangan daerah kini beda tipis dengan kepala sekolah. Bedanya, beban kerja justru jungkir balik.
“Kepsek itu tugasnya bukan cuma ngajar. Ada manajerial, administrasi, rapat sana-sini, koordinasi ini-itu. Gajinya tipis beda, repotnya jauh beda. Ya wajar kalau banyak yang malas naik,” katanya, setengah menyindir.
Akibatnya, kata Imam, terjadi paradoks di sekolah negeri: jabatan puncak sepi peminat, sementara guru memilih bertahan di posisi yang dianggap lebih “aman, nyaman, dan minim drama”.
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas tata kelola sekolah. Kepsek Plt dinilai kerap bersifat sementara, kurang leluasa mengambil keputusan strategis, dan fokus menjaga rutinitas ketimbang melakukan terobosan.
"Kepsek tugasnya banyak selain mengajar, manajerial, rapat sana sini, mereka malas, belum lagi kalau ada pemeriksaan, evaluasi, monitoring biasanya harus menyediakan entertain, pusing pala berbie. Kepsek sekarang wajib masuk, kan absen pinjer print online dan pulang pinjer juga, ga bisa manual lagi,"sindirnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum memberikan penjelasan rinci terkait strategi percepatan pengisian kepsek definitif, termasuk apakah akan ada penyesuaian insentif atau skema baru agar jabatan kepala sekolah kembali diminati.
Sementara itu, di lapangan, sekolah-sekolah tetap berjalan dengan satu kursi penting yang kosong. Kursi panas bernama kepala sekolah, yang kini tampaknya kalah menarik dibanding bangku guru bersertifikasi.(*)
