Awal Tahun Dua SKPD Dirombak, Bupati Bogor Bilang Bukan Sekedar Nambah Kursi Jabatan

Redaktur author photo
Pelantikan pejabat Pemkab Bogor di Mall

inijabar.com, Kabupaten Bogor- Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melantik pejabat di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan.

Pelantikan pun digelar di VIVO Mall, Sukaraja, pada Jumat (2/1/2026). Perombakan ini bukan tanpa alasan, melainkan respons taktis terhadap kompleksitas mengurus daerah dengan populasi jumbo yang menembus angka lebih dari enam juta jiwa.

Rudy menyatakan, pembentukan dinas baru ini bukan sekadar menambah kursi jabatan, tetapi agar pelayanan lebih fokus dan responsif.

“Pelayanan publik di Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Dengan jumlah penduduk yang besar, pemerintah harus memperkuat kelembagaan agar pelayanan lebih cepat, tertib, dan profesional,”ujarnya.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, kata Rudy, hadir untuk membereskan sengkarut masalah pertanahan dan mengebut penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selama ini belum merata.

Dia menegaskan, target SKPD ini yakni pengendalian perizinan yang adil dan kepastian hukum bagi dunia usaha, tanpa mengorbankan lingkungan.

“Saya ingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan perizinan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan di kemudian hari,”katanya.

Sedangkan, Dinas Kebudayaan kini berdiri sendiri, terpisah dari urusan pariwisata. Tujuannya agar pengelolaan kekayaan sejarah, prasasti, dan tradisi lokal Bogor bisa lebih optimal dan tidak sekadar jadi pelengkap atraksi wisata.

Penyesuaian struktur organisasi ini mencakup total 12 organisasi perangkat daerah (OPD) baru, yang terdiri dari 8 SKPD dan 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Perubahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan dan administrasi yang lebih gesit.

“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga membuka pengisian jabatan struktural secara terbuka melalui mekanisme open bidding dan assessment, termasuk untuk dua SKPD baru, guna memastikan diisi oleh aparatur yang kompeten dan berintegritas,” tandasnya.(*)

Share:
Komentar

Berita Terkini