 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Kurangnya permodalan dan minimnya pemahaman digital marketing menjadi hambatan utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bekasi untuk mengembangkan bisnisnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan program pemberdayaan UMKM yang masih bersifat seremonial, dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, mengungkapkan permasalahan tersebut setelah menggelar rapat kerja setempat (reses) di RW 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (13/2/2026).
"Isu krusialnya adalah, bagaimana pemerintah mengorientasikan optimalisasi ekonomi digital untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terkhusus di Aren Jaya. Perlu ada stimulasi dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas warga," ujar Alit.
Alit menekankan, pentingnya pelatihan digital marketing bagi masyarakat, terutama generasi muda. Ia menilai, banyak warga yang belum memiliki tempat usaha atau modal besar, namun memiliki potensi untuk berbisnis melalui platform digital menggunakan gadget.
"Orang tidak punya tempat, tidak punya warung, bisa memanfaatkan gadgetnya untuk bisnis. Tapi pemerintah harus hadir, karena ternyata itu perlu informasi khusus tentang bagaimana masyarakat bisa berdagang memanfaatkan gadget," jelasnya.
Politisi dari fraksi PKB Kota Bekasi tersebut mengaku, telah berkomunikasi dengan Dinas UMKM untuk memasukkan program pelatihan ke dalam rencana kerja tahun ini, dengan target khusus untuk generasi muda yang ingin mengembangkan usaha berbasis digital.
Selain pelatihan digital, Alit juga menginisiasi program tenaga kerja mandiri yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas UMKM, dengan tujuan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, yang sudah memiliki usaha namun kekurangan modal, serta masyarakat yang memiliki potensi untuk memulai bisnis.
"Bagi warga yang sudah punya usaha tetapi kekurangan permodalan, pemerintah bisa berikan bantuan. Bagi yang baru akan memulai tetapi punya potensi, pemerintah memberikan stimulasi berupa permodalan," kata Alit.
Secara teknis, program itu akan mengadopsi skema kelompok di tingkat RW, di mana satu kelompok terdiri dari 20 orang dan akan mendapat bantuan permodalan sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut dapat dikembangkan bersama untuk membuka atau memperluas usaha.
"Saya punya beberapa kelompok di satu RW yang dapat bantuan dari pemerintah untuk membuat bisnis, dan ternyata berjalan dengan baik," ungkapnya.
Alit menjelaskan program pemberdayaan ekonomi sangat penting, mengingat karakteristik demografis Aren Jaya yang mayoritas penduduknya adalah pensiunan dan lanjut usia (lansia). Menurutnya, kelompok masyarakat ini juga memerlukan pemberdayaan ekonomi, terutama ibu-ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang di rumah.
"Secara sosiologi, masyarakat Aren Jaya kebanyakan pensiunan dan lansia. Mereka perlu pemberdayaan, baik pemudanya maupun warga yang sudah lansia tetapi ingin lebih berdaya. Dengan permodalan dari pemerintah, ini bisa membantu pemenuhan ekonomi keluarga," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Alit juga mengkritik program UMKM di Kota Bekasi yang dinilainya masih bersifat 'muncul tenggelam' dan lebih banyak berupa kegiatan seremonial. Ia berharap, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program konkret yang menyentuh kebutuhan nyata pelaku UMKM.
"UMKM di Kota Bekasi ini muncul tenggelam. Sekalinya muncul, tidak lebih dari kegiatan seremonial. Bagaimana pemerintah bisa lebih fokus, terkhusus dengan banyaknya aspirasi warga yang sudah punya bisnis tetapi kekurangan permodalan," tegasnya.
Anggota dewan yang juga menjabat di Komisi III yang membidangi UMKM ini berkomitmen, akan terus memperjuangkan aspirasi warga terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui pengawasan dan pengusulan program ke dalam agenda kerja pemerintah daerah.
Dengan adanya dua program utama: pelatihan digital marketing dan bantuan permodalan. Diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM di Kota Bekasi, sekaligus membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. (Pandu)
