 |
| Walikota Dedie A Rachim dan Wakil Walikota Bogor Jenal Mutaqin |
inijabar.com, Kota Bogor- Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin, wajah tata kelola perkotaan di Bogor menunjukkan sejumlah pergeseran arah kebijakan.
Fokus pada penguatan layanan publik, penataan kawasan strategis, serta pembangunan infrastruktur menjadi garis besar yang dikedepankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Salah satu langkah paling terasa adalah kembalinya layanan transportasi publik Biskita yang sebelumnya terhenti akibat penghentian subsidi pemerintah pusat. Melalui pembiayaan dari APBD Kota Bogor, layanan ini kembali beroperasi, bahkan hanya mengalami jeda lima hari kalender pada awal 2026 di tengah masa transisi anggaran dan libur tahun baru.
Dari sisi pelayanan publik, kebijakan ini dinilai responsif. Mobilitas pekerja dan pelajar tetap terjaga, sekaligus memberi pesan bahwa Pemkot tidak membiarkan kekosongan layanan strategis terlalu lama.
Namun, di sisi lain, skema pembiayaan mandiri dari APBD memunculkan tantangan keberlanjutan fiskal. Ketergantungan pada anggaran daerah untuk layanan dengan biaya operasional tinggi menuntut konsistensi alokasi dan efisiensi pengelolaan.
Tanpa skema pendanaan jangka panjang atau kolaborasi alternatif, Biskita berpotensi menjadi beban rutin yang menyedot ruang fiskal untuk program lain.
Penataan Kawasan: Lebih Tertib, Tapi Butuh Solusi Sosial
Penataan kawasan eks Pasar Bogor menjadi etalase kebijakan penertiban ruang publik. Kawasan yang sebelumnya padat dan semrawut mulai terlihat lebih tertata. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Roda, Jalan Bata, Jalan Pedati, dan Lawang Seketeng berdampak pada kelancaran arus lalu lintas dan peningkatan kenyamanan aktivitas perdagangan formal.
Secara tata ruang, langkah ini memperkuat fungsi kawasan strategis kota dan memperbaiki citra pusat perdagangan tradisional. Namun, aspek sosial-ekonomi tidak bisa diabaikan. Penertiban tanpa skema relokasi dan pemberdayaan yang jelas berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari resistensi pedagang hingga pergeseran titik kemacetan ke lokasi lain.
Keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari bersihnya trotoar atau lancarnya lalu lintas, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan solusi ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil.
Infrastruktur dan Layanan Publik: Konsolidasi, Bukan Lompatan
Dalam satu tahun pertama, kepemimpinan Dedie–Jenal lebih tampak sebagai fase konsolidasi tata kelola dibanding lompatan besar pembangunan. Penguatan layanan publik dan penataan kawasan menunjukkan pendekatan administratif yang pragmatis dan bertahap.
Kelebihannya, stabilitas layanan dasar relatif terjaga dan tidak ada gejolak kebijakan yang drastis. Kekurangannya, publik masih menunggu terobosan inovatif yang mampu menjawab isu klasik Kota Bogor seperti kemacetan, drainase, dan integrasi transportasi lintas wilayah.
Dapat disimpulkan satu tahun kepemimpinan Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin memperlihatkan orientasi pada stabilisasi dan pembenahan fondasi tata kelola perkotaan. Biskita yang kembali beroperasi dan penataan eks Pasar Bogor menjadi simbol keberpihakan pada fungsi layanan dan ketertiban ruang kota.
Namun, ujian berikutnya adalah keberlanjutan: menjaga kesehatan fiskal daerah, memastikan penataan tidak menimbulkan ekses sosial, serta menghadirkan inovasi yang lebih progresif. Tahun kedua akan menjadi momentum pembuktian apakah konsolidasi ini mampu naik kelas menjadi transformasi nyata bagi Kota Bogor.(*)
