Mutasi Kepsek SD dan SMP Negeri, Ahmadi Sebut Ada Kepsek Berprestasi Malah Digeser

Redaktur author photo
Reses Anggota DPRD Kota Bekasi Ahmadi

inijabar.com, Kota Bekasi– Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi, menyoroti proses rotasi-mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) baik TK Negeri, SD Negeri maupun SMP Negeri di Kota Bekasi.

Dia mengungkapkan, belum ada agenda untuk mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi terkait mutasi Kepsek yang senyap dan ada sejumlah kejanggalan.

"Sampai detik ini memang belum ada penjadwalan (dengan Disdik) yang jelas terkait masalah rotasi-mutasi (Kepsek). Mudah-mudahan sebelum masuk bulan Ramadan, Wali Kota bisa dipanggil ke sini untuk menjelaskan rotasi-mutasi Kepsek yang tidak melibatkan Komisi IV sebagai mitra kerja,”  ujarnya saat kegiatan reses di Kampung Bantenen RT 07/06, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih. Senin (16/2/2026).

Politisi asal PKB ini menyebut, terdapat kepala sekolah yang sebelumnya ramai diberitakan bahkan diduga terlibat pungutan liar, namun kembali menduduki jabatan strategis. Sebaliknya, ada kepala sekolah yang dinilai berprestasi justru digeser.

“Ada yang diduga bermasalah malah jadi kepala sekolah. Sementara yang katanya punya prestasi malah digeser. Ini jadi pertanyaan. Rekomendasi kan dari distrik atau dinas terkait. Masa Wali Kota tahu satu per satu?” ungkapnya.

Ahmadi menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan apabila menerima laporan dari masyarakat. Pihaknya membuka ruang pengaduan, termasuk dari orang tua murid.

“Kalau secara aturan, itu memang hak prerogatif Wali Kota. Tapi secara etik, fungsi pengawasan kami ini sejauh mana? Kalau tidak diberitahu siapa orangnya, bagaimana kami bisa menilai apakah yang bersangkutan kredibel atau tidak,” terang pria yang akrab disapa Bang Madong ini.

Ia menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan apabila menerima laporan dari masyarakat. Pihaknya membuka ruang pengaduan, termasuk dari orang tua murid.

“Kalau datanya masuk ke kami, baik dari orang tua atau masyarakat, tentu akan kami telaah. Kita bisa buka hotline terkait siapa yang layak atau tidak menjadi kepala sekolah. Masyarakat kan lebih tahu sosoknya seperti apa,” jelasnya.(firman)

Share:
Komentar

Berita Terkini