 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti saat menggelar reses. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, mulai mempercepat penyerapan anggaran 2026 sejak awal tahun ini. Langkah tersebut merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, untuk memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Kota Bekasi.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, mengatakan kegiatan-kegiatan prioritas di dinas-dinas terkait sudah mulai berjalan. Aspirasi yang dihimpun DPRD melalui kegiatan reses, juga sudah mulai diproses untuk segera dieksekusi.
"Sebagian aspirasi kami dari DPRD yang dari hasil reses itu, sudah mulai berprogres dan akan dilaksanakan insya Allah setelah lebaran," ujar Evi usai menggelar reses di RW 010, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Sabtu (14/2/2026).
Evi mengapresiasi kerja cepat pemerintah daerah, dalam rangka pemerataan pembangunan. Menurutnya, penyerapan anggaran harus dimaksimalkan di awal tahun, agar seluruh masyarakat Kota Bekasi dapat merasakan hasilnya.
"Untuk terkait dengan pendapatan pemerintah daerah juga harus kita maksimalkan agar bisa dirasakan semuanya hasilnya, pemerataan pembangunan di seluruh Kota Bekasi," katanya.
Dalam kegiatan reses, Evi selalu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, dalam pembangunan melalui penyampaian aspirasi. Ia juga menjelaskan, lima fokus belanja pemerintah 2027 sebagai panduan agar aspirasi masyarakat selaras dengan arah kebijakan pembangunan.
Lima fokus tersebut mencakup infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan bagi UMKM dan ekonomi kreatif, serta ketertiban lingkungan.
"Paling tidak linier dengan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi," ucapnya.
Terkait persoalan banjir yang melanda sejumlah wilayah seperti Aren Jaya, Evi menegaskan infrastruktur tetap menjadi skala prioritas hingga 2027. Ia mengakui penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi, melainkan masalah yang berskala nasional.
"Banjir ini kan skalanya sudah nasional, tidak hanya Kota Bekasi. Masalah hulu sampai hilir, artinya semua pihak punya tanggung jawab bersama," jelasnya.
Evi menambahkan, penanganan dilakukan secara bertahap. Tanggul yang jebol sudah dalam proses perbaikan, sementara pompa air dan polder yang dibutuhkan juga difasilitasi satu per satu.
Namun ia mengingatkan, penanganan di tingkat RT dan RW seperti perbaikan saluran dan jalan yang rusak, hanya bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar masalah banjir.
"Kita skalanya sudah yang lebih besar lagi, semua pihak harus terlibat. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Kota Bekasi sendiri," pungkas Evi. (Pandu)
