inijabar.com, Banjar – Tanggal 21 Februari 2026 menjadi momentum ganda bagi Pemerintah Kota Banjar. Selain memperingati hari jadi ke-23, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, Sudarsono–Supriana, juga genap satu tahun memimpin sejak dilantik pada 2025 lalu.
Satu tahun kepemimpinan tersebut menjadi titik evaluasi publik terhadap janji kampanye dan realisasi program yang dijalankan sepanjang 2025.
Capaian Awal: Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Dalam beberapa kesempatan, Sudarsono menekankan fokus awal pemerintahannya pada pembenahan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah ruas jalan lingkungan dan akses penghubung antar-kecamatan dilaporkan telah diperbaiki melalui skema pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas jalan. Di sektor pelayanan, digitalisasi administrasi kependudukan mulai diperluas untuk memangkas antrean dan mempercepat proses perizinan.
Program penataan kawasan kota, termasuk revitalisasi ruang publik dan penguatan UMKM lokal melalui pelatihan serta fasilitasi perizinan, juga menjadi sorotan dalam laporan kinerja satu tahun.
“Fokus kami di tahun pertama adalah membenahi fondasi, terutama infrastruktur dasar dan tata kelola pelayanan,” ujar Sudarsono dalam pernyataan resmi peringatan HUT Kota Banjar, Sabtu (21/2/2026).
Stabilitas Ekonomi dan UMKM
Dari sisi ekonomi daerah, Pemkot Banjar mengklaim stabilitas relatif terjaga di tengah tantangan daya beli masyarakat. Sektor UMKM menjadi tumpuan dengan program pendampingan usaha, promosi produk lokal, serta integrasi dalam event-event daerah.
Namun, sejumlah pelaku usaha kecil masih mengeluhkan akses permodalan yang belum merata dan keterbatasan pasar di luar wilayah Banjar. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan perluasan jaringan distribusi dinilai belum maksimal.
Catatan Kritis: Pengangguran dan PAD
Meski sejumlah program berjalan, tantangan besar masih membayangi. Tingkat pengangguran terbuka dan keterbatasan lapangan kerja baru menjadi sorotan kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik di Banjar.
Ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga masih tinggi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan lonjakan signifikan, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah dinilai masih terbatas untuk melakukan lompatan pembangunan.
Di sisi lain, reformasi birokrasi yang dijanjikan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dinilai masih dalam tahap awal. Publik menanti konsistensi dalam pengawasan internal dan keterbukaan informasi anggaran.
Momentum Evaluasi di Usia ke-23
Memasuki usia ke-23, Kota Banjar menghadapi tantangan klasik daerah otonom kecil: keterbatasan fiskal, daya saing ekonomi, serta kebutuhan peningkatan kualitas SDM.
Satu tahun kepemimpinan Sudarsono–Supriana menunjukkan langkah awal pembenahan, terutama pada sektor infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Namun, pekerjaan rumah di bidang penciptaan lapangan kerja, optimalisasi PAD, serta penguatan investasi daerah masih menjadi agenda besar ke depan.
Momentum HUT Kota Banjar 2026 pun menjadi refleksi bersama, apakah fondasi yang dibangun di tahun pertama cukup kuat untuk mendorong akselerasi pembangunan di tahun-tahun berikutnya, atau justru membutuhkan koreksi arah kebijakan yang lebih berani dan terukur.(diki)
