![]() |
| Situ Patenggang salah satu objek wisata populer di Bandung |
inijabar.com, Kota Bandung- Jawa Barat memiliki 1.741 daya tarik wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.
Namun pengelolaan dan pencatatan data kunjungan wisata masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada konsistensi pelaporan dan respons dari pengelola destinasi, khususnya saat periode libur besar seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru.
Demikian dikatakan, Kadisparbud Jabar Iendra Sofyan saat menggelar rapat kordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Barat.
"Sejauh ini pengumpulan data masih menemui sejumlah kendala. Padahal data yang akurat bisa menjadi landasan dalam membuat atau juga mengevaluasi sebuah kebijakan,"ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Jabar Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dalam menghasilkan data statistik yang kuat, komprehensif, dan mampu menggambarkan kondisi riil.
Menurut Margaretha, data pariwisata memiliki peran strategis dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang membutuhkan dukungan data baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand).
"Data supply pariwisata mencakup industri seperti hotel, restoran, dan daya tarik wisata. Sementara dari sisi demand mencakup data wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara, dan wisatawan nasional,"terangnya.
Lebih dari sekadar angka, BPS juga menekankan pentingnya menghadirkan data yang bermakna dan berdampak, yakni data yang mampu memberikan gambaran utuh, bercerita tentang fenomena yang terjadi, serta dimanfaatkan sebagai dasar utama perumusan kebijakan.
BPS juga memberi dukungan penuh terhadap implementasi Satu Data Pariwisata Jawa Barat.
"Konsep ini menekankan integrasi lintas instansi, keseragaman definisi dan metodologi, peningkatan kualitas data, serta pemanfaatan data secara bersama dan berkelanjutan,"ungkapnya.
BPS dan Disparbud Jabar sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan data pariwisata yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat.
"Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan,"tandasnya.(*)




