inijabar.com, Kota Bandung- Klaim yang menyebut Provinsi Jawa Barat dan Banten melakukan “boikot sejarah” selama lebih dari 300 tahun kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Seiring tidak ditemukannya nama jalan Gajah Mada, Majapahit, dan Hayam Wuruk di wilayah Bumi Pasundan, yang disebut-sebut sebagai bentuk pemboikotan sejarah Jawa.
Namun, benarkah absennya nama-nama tersebut merupakan bentuk boikot sejarah yang disengaja?
Hasil penelusuran inijabar.com menunjukkan tidak ada kebijakan resmi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten, yang melarang penggunaan nama tokoh atau simbol Kerajaan Majapahit untuk penamaan jalan atau fasilitas publik.
Penamaan wilayah di Jawa Barat lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal dan sejarah setempat, bukan karena sentimen boikot.
Absennya nama Gajah Mada atau Hayam Wuruk bukan karena penolakan, melainkan karena kuatnya tradisi Sunda yang mengangkat tokoh, toponimi, dan filosofi lokal. Ini soal identitas, bukan permusuhan sejarah.
Faktor Sejarah dan Budaya Lokal Lebih Dominan
Dalam sejarah, wilayah Jawa Barat memiliki narasi politik dan kebudayaan yang berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan-kerajaan seperti Tarumanegara, Sunda, Galuh, hingga Pajajaran menjadi rujukan utama dalam memori kolektif masyarakat Sunda.
Hal ini tercermin dalam nama-nama jalan yang banyak menggunakan tokoh lokal seperti Prabu Siliwangi, Surapati, Otto Iskandardinata, atau istilah geografis Sunda.
Pengamat kebijakan publik dari Bandung, Asep Rachman, menyebut fenomena ini lebih tepat disebut sebagai pelestarian identitas lokal, bukan boikot.
“Kalau disebut boikot, harus ada larangan atau penolakan resmi. Faktanya, tidak ada. Ini lebih ke pilihan kultural yang berlangsung turun-temurun,” katanya.
Klaim “Boikot 300 Tahun” Dinilai Tidak Tepat
Istilah “boikot selama lebih dari 300 tahun” juga dinilai problematis. Konsep penamaan jalan sendiri baru dikenal secara administratif pada masa kolonial Belanda, sehingga sulit menyebut adanya boikot sejak era pasca-Majapahit secara konsisten.
Selain itu, di beberapa wilayah Jawa Barat ditemukan penggunaan nama-nama bernuansa Jawa atau nasional, meski tidak dominan.
Berdasarkan penelusuran inijabar, klaim adanya pemboikotan sejarah Majapahit di Jawa Barat dan Banten tidak didukung oleh fakta kebijakan maupun bukti historis yang kuat.
Absennya nama-nama tersebut lebih mencerminkan konsistensi pelestarian budaya dan identitas lokal Sunda, bukan upaya menghapus sejarah nasional.
Isu ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan sejarah, agar perbedaan identitas tidak disederhanakan menjadi konflik atau tuduhan sepihak.(*)
