 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, berfoto bersama warga usai menggelar reses di Harapan Jaya. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Perhatian Pemerintah Kota Bekasi terhadap penyandang disabilitas dinilai masih kurang. Minimnya fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, membuat kelompok disabilitas kesulitan mendapatkan penghasilan layak setelah lulus sekolah.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, mendesak pembentukan lembaga-lembaga pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas, saat jaring aspirasi warga di kegiatan reses RW 010, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Sabtu (14/2/2026).
"Usulannya agar dibuat lembaga-lembaga pelatihan, sehingga teman-teman kita yang disabilitas bisa mendapatkan skill, untuk menjalankan kehidupan mereka," ujar Kamil.
Kamil menyoroti minimnya fasilitas pendidikan khusus di Kota Bekasi. Saat ini, hanya terdapat satu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang melayani ribuan penyandang disabilitas.
Ia menjelaskan, meski aturan tentang kuota tenaga kerja disabilitas di perusahaan sudah ada, kenyataannya banyak perusahaan belum mempekerjakan mereka. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pelatihan keterampilan, yang membuat penyandang disabilitas tidak siap kerja.
"Kurang pelatihan sehingga banyak juga perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan tenaga kerja dari kelompok disabilitas," katanya.
Sebagai solusi, Kamil sepakat dilakukan pembentukan ruang-ruang pelatihan untuk penyandang disabilitas. Pelatihan yang diberikan bisa berupa keterampilan sederhana namun aplikatif, seperti menjahit, berkebun, atau keterampilan lain yang sesuai dengan kemampuan mereka.
"Pelatihan-pelatihan yang simple tapi bisa dilakukan oleh mereka, sehingga setelah sekolah mereka punya skill yang bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan," jelasnya.
Kamil mengakui, belum mengetahui secara pasti jumlah penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Namun, ia menegaskan kelompok ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Kalau mereka tidak terperhatikan, sangat kasihan. Apalagi lingkungan kita juga belum banyak mendukung untuk kaum disabilitas," ungkapnya.
Dalam reses yang sama, Kamil juga menerima aspirasi terkait pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran air, dan gapura. Persoalan sampah juga menjadi keluhan warga yang memerlukan perhatian serius.
Kamil berharap, Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah yang baru saja diketok palu dapat memperbaiki penanganan sampah di Kota Bekasi, terutama melalui pemilahan sampah sejak dari sumber.
"Pemilahan sampah di hulunya, jadi di rumah tangga, di lingkungan RT dan RW bisa dipilah dulu. Sehingga beban sampah yang menuju ke Sumur Batu semakin berkurang," paparnya.
Terkait infrastruktur, Kamil menyoroti banyaknya jalan berlubang dan banjir di Bekasi Utara. Menurutnya, Pemkot Bekasi harus menyusun grand design tata ruang kota yang lebih rapi agar pembangunan tidak bersifat tambal sulam.
"Jangan sampai kita benerin di sebelah sini, ternyata tetangganya banjir. Grand design tata ruang dan tata kota Bekasi harus di-launching," pungkas Kamil. (Pandu)
