 |
| Walikota Tri Adhianto dan Wakil Walikota Bekasi Harris Bobihoe |
inijabar.com, Kota Bekasi- Genap satu tahun saat dilantik 20 Februari 2026, duet kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe publik masih menagih jawaban atas sederet persoalan klasik yang tak kunjung tuntas.
Mulai dari kemacetan kronis, banjir musiman, tingginya angka pengangguran, hingga isu polarisasi di tubuh birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Alih-alih menunjukkan lompatan signifikan, satu tahun pertama pemerintahan Tri–Harris dinilai masih berkutat pada problem lama yang berulang setiap tahun.
“Kami juga memohon maaf apabila dalam prosesnya masih ada hal-hal yang belum menyenangkan atau belum membahagiakan. Harapannya, kami ingin terus berkeadilan, agar setiap warga mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional sebagai warga negara,” ujar Tri pada media usai hadir di Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi.Rabu (18/2/2026).
Macet: Proyek Jalan Tak Seimbang dengan Pertumbuhan Kendaraan
Sebagai kota penyangga Jakarta dengan mobilitas tinggi, Bekasi tak pernah lepas dari persoalan kemacetan. Titik-titik seperti kawasan Kalimalang, Summarecon, hingga akses tol Becakayu masih menjadi simpul padat, terutama di jam sibuk.
Pemkot memang mengklaim sejumlah penataan lalu lintas dan koordinasi dengan pihak kepolisian telah dilakukan. Namun, pertumbuhan kendaraan pribadi yang tak diimbangi transportasi publik memadai membuat kemacetan seolah menjadi “warisan permanen”.
Belum terlihat terobosan radikal yang mampu mengurai beban lalu lintas secara sistemik, seperti integrasi angkutan massal atau pembatasan kendaraan berbasis kawasan.
Banjir: Siklus Tahunan yang Terulang
Persoalan banjir juga masih menghantui sejumlah wilayah di Bekasi, terutama saat curah hujan tinggi dan kiriman air dari hulu meningkat. Normalisasi saluran air dan pengerukan kali memang dilakukan, tetapi dampaknya belum terasa signifikan.
Jika isu banjir disentil, biasanya pendukung kedua nya pun berdalih semua kepala daerah di Kota Bekasi sebelumnya juga merasakan banjir.
Bekasi yang dilintasi beberapa sungai besar membutuhkan pendekatan lintas daerah dan penguatan infrastruktur drainase. Tanpa perencanaan tata ruang yang disiplin dan pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan, banjir akan tetap menjadi agenda tahunan.
Publik menilai, satu tahun seharusnya cukup untuk menunjukkan peta jalan (roadmap) pengendalian banjir yang terukur, bukan sekadar respons darurat saat genangan muncul.
Pengangguran: Tantangan Serius Kota Industri
Sebagai kota industri dan jasa, Kota Bekasi menghadapi tantangan serius dalam menyerap tenaga kerja lokal. Gelombang PHK nasional serta kompetisi tenaga kerja menjadi faktor yang memperumit situasi.
Program pelatihan kerja dan job fair memang digelar, namun efektivitasnya dipertanyakan. Banyak warga mengeluhkan sulitnya akses kerja yang sesuai dengan kompetensi, sementara kebutuhan industri semakin spesifik dan berbasis teknologi.
Jika tidak ada kebijakan afirmatif untuk peningkatan skill tenaga kerja lokal, Bekasi berisiko mengalami ketimpangan antara pertumbuhan investasi dan kesejahteraan warganya.
Polarisasi Birokrat: Isu Loyalitas dan Mutasi
Di internal birokrasi, isu polarisasi mencuat seiring rotasi dan mutasi jabatan yang terjadi dalam setahun terakhir. Sejumlah kalangan menilai penataan organisasi belum sepenuhnya berbasis merit system, melainkan masih diwarnai pertimbangan kedekatan politik.
Situasi ini berpotensi memengaruhi soliditas aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan program pemerintahan. Polarisasi di level pejabat struktural bisa berdampak pada lambannya eksekusi kebijakan di lapangan.
Kepemimpinan tahun pertama seharusnya menjadi momentum konsolidasi birokrasi, bukan justru mempertegas sekat-sekat loyalitas.
Antara Narasi dan Realisasi
Secara komunikasi publik, Tri–Harris cukup aktif menyampaikan capaian dan rencana kerja melalui berbagai forum dan media sosial. Namun, persepsi warga masih bertumpu pada realitas sehari-hari: jalanan macet, genangan air saat hujan, dan sulitnya mencari kerja.
Satu tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural. Namun, publik menuntut arah kebijakan yang jelas dan terukur, bukan sekadar kelanjutan rutinitas pemerintahan sebelumnya.
Memasuki tahun kedua, duet Tri Adhianto–Harris Bobihoe dihadapkan pada ujian sesungguhnya: apakah mampu keluar dari lingkaran masalah klasik, atau justru terjebak dalam pola lama yang terus berulang di Kota Bekasi.(*)
