 |
| Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Tiga aspirasi utama masyarakat mengemuka dalam reses Anggota DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, yakni persoalan penonaktifan BPJS Kesehatan, kebutuhan lahan fasilitas sosial dan umum di wilayah perkampungan, serta pemerataan sekolah negeri.
"Semangatnya adalah semangat fasilitator. Tidak berupa program yang baru, tapi coba kita mengafirmasi agar masyarakat yang belum punya BPJS atau yang belum aktif bisa ada percepatan dalam proses aktivasinya," ujar Wildan saat ditemui di kantornya, Rabu (18/2/2026).
Selain isu BPJS, aspirasi yang paling kuat disuarakan warga, adalah kebutuhan mendesak atas pengadaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di kawasan RW perkampungan.
Wildan menjelaskan, selama ini warga di wilayah perkampungan kesulitan membangun sarana prasarana lingkungan, karena tidak tersedianya lahan milik pemerintah di sana.
"Selama ini RW perkampungan itu sulit untuk membangun sarana prasarana lingkungan seperti sekretariat RW, posyandu, lapangan olahraga, karena tidak ada lahan pemerintah di situ," jelasnya.
Karena itu, warga mendesak agar pemerintah kota segera melakukan pembebasan lahan untuk keperluan fasos-fasum di wilayah RW perkampungan. Wildan menyatakan, akan memperjuangkan aspirasi ini dalam pembahasan anggaran daerah.
Aspirasi ketiga yang tak kalah penting adalah pemerataan sekolah negeri. Wildan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih ada satu kelurahan di wilayah kerjanya, yakni Mustikasari, yang belum memiliki SMP negeri.
"Peletakan batu pertamanya sudah dilakukan pada 2025, tapi di 2026 ini ternyata belum ada pembangunan," ungkapnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Wildan mendorong agar program SMP gratis, yakni skema kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan sekolah swasta, di mana biaya pendidikan siswa ditanggung oleh pemkot, dapat segera direalisasikan pada penerimaan peserta didik baru (SPMB) 2026.
"Anak-anak kita meski sekolahnya di SMP-SMP swasta, tapi pembiayaannya di-cover oleh Pemkot. Masyarakat sangat berharap program ini bisa berjalan pada SPMB 2026," pungkasnya. (Pandu)
